Suara.com - Isu pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang terus bergulir di ruang publik ternyata bukanlah sekadar manuver politik kosong.
Seorang pakar justru menyebutnya sebagai langkah logis, namun terbentur oleh tembok tebal kepentingan ekonomi para politisi di parlemen.
Analisis tajam ini diungkap oleh Prof. Sulfikar Amir, Professor of Science dari Nanyang Technological University, Singapura dalam podcast Forum Keadilan TV yang ditayangkan di YouTube.
Ia membedah mengapa tuntutan pemakzulan yang dianggap rasional oleh sebagian kelompok masyarakat sipil seolah tak bergema kuat di Senayan.
Menurutnya, desakan untuk melengserkan Gibran merupakan bentuk mitigasi atau pencegahan terhadap potensi bencana kepemimpinan di masa depan. Ini adalah respons wajar dari warga negara yang khawatir.
"Tindakan kelompok masyarakat yang melihat potensi bencana di masa depan dan mencoba mengambil tindakan mitigasi (seperti tuntutan pemakzulan) adalah tindakan logis," tegas Prof. Sulfikar.
Tembok Kepentingan Tambang dan Sawit di Parlemen
Lantas, mengapa respons dari para wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan aspirasi ini justru adem ayem? Prof. Sulfikar tanpa tedeng aling-aling menunjuk hidung para elite politik yang kepentingannya terganggu jika isu ini diangkat secara serius.
Ia menyebut adanya "relasi kuasa" dan kepentingan bisnis raksasa yang menjadi sumbatan utama.
Baca Juga: Ancaman Pemakzulan Gibran, Pakar Bongkar 'Jebakan' Putusan MK 90 dan Skenario Politiknya
"Respon wakil rakyat yang berbeda-beda terkait isu pemakzulan terkait dengan relasi kuasa dan kepentingan ekonomi (tambang, sawit, dll.) yang mereka pegang," ujarnya.
Analisis ini menyiratkan bahwa kalkulasi untung-rugi materiil, seperti konsesi tambang atau perkebunan kelapa sawit, lebih mendominasi cara berpikir para politisi ketimbang memikirkan risiko jangka panjang bagi negara.
"Kemampuan seseorang berpikir tentang masa depan sangat tergantung pada kepentingan material yang ada di depannya," tambahnya, menyiratkan bahwa idealisme politik seringkali kalah oleh pragmatisme ekonomi pribadi atau kelompok.
'Bom Waktu' Ekonomi Bisa Jadi Pemicu Utama
Meskipun saat ini terhalang oleh kepentingan elite, Prof. Sulfikar meyakini isu pemakzulan ini bisa meledak menjadi gerakan masif.
Namun, ada satu syarat utama yang bisa menjadi pemicunya: krisis ekonomi yang dirasakan langsung oleh perut rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Jakarta, Sekitar 1.600 Warga Masih Mengungsi hingga Selasa Pagi
-
Jakarta Masih Dikepung Banjir Pagi Ini, 28 RT dan 6 Ruas Jalan Tergenang Air
-
Hujan Masih Akan Guyur Seluruh Jakarta Hari Ini
-
Modus Paket Online, Polisi Gagalkan Peredaran Vape Narkotika di Jakbar
-
Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, PDIP Intens Lobi Partai Lain di Parlemen
-
Demo di Komdigi, Massa Minta Takedown Mens Rea di Netflix dan Ancam Lanjutkan Aksi ke Polda Metro
-
Nyumarno Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Pelaksanaan SNBP Terbaru
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?