Sebut CDR Tak Diaudit Forensik, Kuasa Hukum Minta Perintangan Penyidikan Hasto Digugurkan

Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengatakan perkara dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat kliennya harus gugur.

Pasalnya, dia menilai jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjelaskan soal data Call Detail Record (CDR) dari ponsel Hasto yang tidak melalui proses audit forensik.

Hal itu dia sampaikan setelah sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan replik.

"Kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab atas pembelaan kami predoi yang sangat krusial terkait dengan perintangan penyidikan adalah CDR, Call Data Record, yang di mana disampaikan tanggal 8 Januari 2020 mereka mengetahui titik posisi dari Call Data Record," kata Ronny di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Padahal, lanjut dia, data CDR itu menjadi bukti yang mendasari KPK menjerat Hasto Kristiyanto dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Untuk itu,Ronny menegaskan kasus perintangan penyidikan yang menjerat Hasto harus gugur.

"Di dalam pledoi kami, kami sampaikan bahwa Call Data Record tersebut tidak diforensi kalau kawan-kawan tadi melihat bahwa KPK tidak bisa menjawab apakah Call Data Record tersebut diforensi atau tidak," ujar Ronny

"Artinya apa? perintangan penyidikan tersebut gugur secara utuh karena bukti dasarnya adalah Call Data Record," tambah dia.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menegaskan file call data record (CDR) yang dimiliki jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa dibuktikan keasliannya.

Hal itu sampaikan Ronny dalam pleidoi atau nota pembelaan di sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa.

Baca Juga: Jaksa Siap Lawan Balik Pleidoi Hasto Hari Ini

“File CDR seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai Alat Bukti atau Barang Bukti karena tidak dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya,” kata Ronny di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

CDR merupakan data berisi rincian panggilan, waktu, maupun transaksi telekomunikasi. Data tersebut bisa mendeteksi lokasi seseorang berdasarkan sinyal tower.

Dalam persidangan yang lalu, jaksa mengaku mengetahui Harun Masiku dan Hasto melarikan diri ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan berdasarkan data CDR.

Pengejaran tersebut terjadi pada Januari 2020 ketika KPK berencana melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku.

Ronny menyebut bahwa berdasarkan fakta persidangan, file CDR yang dihadirkan jaksa KPK di persidangan telah dianalisis oleh ahli dan tidak bisa dijamin keasliannya. Hal itu, lanjut Ronny, membuat file tersebut berisiko sudah dimanipulasi dan tidak lagi otentik.

Terlebih, Ronny menjelaskan bahwa jaksa KPK dalam tuntutannya menyebut file CDR itu tidak langsung didapatkan penyelidik dari operator, tetapi dari Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16 GB dan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64 GB.

“Majelis Hakim Yang Mulia, kita tidak pernah tahu Flashdisk ini diberikan oleh siapa dan apakah bisa dipercaya,” ujar Ronny.

Dengan file CDR yang diragukan keasliannya , Ronny meminta majelis hakim mengesampingkan alat atau barang bukti tersebut.

Lebih lanjut, Ronny juga menyoroti fakta persidangan yang menunjukkan bahwa bukti CDR itu tidak melalui audit digital forensik. Hal ini merujuk pada keterangan ahli digital forensik yang bekerja sebagai penyelidik KPK.

“Satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu dokumen telah melalui proses Digital Forensik adalah ahli digital forensik dan bukan penuntut umum,” tandas Ronny.

Tuntutan 7 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana 7 tahun penjara kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Selain itu, Hasto juga dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka diganti 6 bulan kurungan.