Suara.com - Sebuah narasi yang ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan secara resmi telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN).
Keputusan ini sontak menjadi sorotan publik karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang beredar, penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025.[1] SK tersebut ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, pada 7 Juli 2025 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa penetapan ini tidak menjadikan 17 Oktober sebagai hari libur nasional atau tanggal merah.
Butir kedua dalam keputusan tersebut menegaskan, "Hari Kebudayaan bukan merupakan hari libur,".
Alasan Historis di Balik Pemilihan Tanggal
Meskipun penetapan Hari Kebudayaan Nasional ini bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada peristiwa sejarah yang fundamental bagi bangsa Indonesia.
Menurutnya, tanggal 17 Oktober merujuk pada momen ketika Presiden Sukarno menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951.
Peraturan pemerintah yang diteken tepat pada 17 Oktober 1951 itu menjadi tonggak sejarah penetapan Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila, lengkap dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai identitas dan filosofi bangsa.
Baca Juga: Reaksi Spontan Prabowo Saat Dicecar Pertanyaan soal Eropa Jadi Sorotan
"17 Oktober bukan sekadar catatan sejarah, melainkan titik penting dalam perjalanan identitas bangsa. Ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang masa depan kebudayaan Indonesia," kata Fadli dalam keterangannya dikutip Senin (14/7/2025).
Pemerintah menyatakan penetapan HKN bertujuan untuk memperkuat identitas nasional, mendorong pelestarian budaya, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.
Potensi Hari Budaya Lainnya Menjadi Libur Nasional
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional ini membuka kembali diskusi publik mengenai hari-hari besar berbasis budaya lainnya yang memiliki potensi untuk diakui secara lebih luas, atau bahkan dipertimbangkan menjadi hari libur nasional.
Indonesia memiliki beberapa hari peringatan budaya yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres), namun belum berstatus tanggal merah.
Beberapa di antaranya yang paling menonjol adalah:
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah