Suara.com - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua yang kini dibatalkan menuai kritik pedas dari sejumlah pengamat politik. Keputusan tersebut dinilai menunjukkan ketidaksiapan Gibran dalam memahami isu-isu strategis bangsa.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, batalnya rencana itu adalah cerminan bahwa Gibran belum memahami posisi vital Papua dalam geopolitik global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
“Papua itu pusat gravitasi kawasan Asia Pasifik. Kalau Gibran serius belajar politik dunia, dia harusnya tinggal di sana, bukan cuma dinas bolak-balik,” ujar Rocky dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official, Senin (14/7/2025).
Menurut Rocky, jika Gibran benar-benar punya ambisi untuk maju di Pilpres 2029, Papua seharusnya menjadi kawah candradimuka untuk membangun citra kepemimpinan yang kuat.
“Harusnya bilang ke Prabowo, ‘Saya mau magang di Papua sampai 2029, bukan cuma mampir'," katanya.
Rocky lantas melontarkan sindiran tajam. Menurutnya, dengan tetap berada di Jakarta, Gibran hanya akan terjebak dalam isu-isu remeh yang tidak substansial.
“Kalau di Jakarta, ya bagi-bagi skincare lagi. Padahal, yang dibutuhkan bangsa ini brand care,” sindir Rocky tajam.
Ia pun menyayangkan jika Gibran tidak melihat Papua sebagai titik penting politik luar negeri Indonesia, yang berhadapan langsung dengan Australia dan pangkalan militer Amerika Serikat. “Mungkin dia merasa tidak mampu, atau tidak sesuai dengan arahan bapaknya,” sindir Rocky.
Kritik tak kalah pedas datang dari pengamat politik Ferdinand Hutahaean. Ia menilai, menugaskan Gibran ke Papua sejak awal adalah sebuah kekeliruan besar.
Baca Juga: Soal Surat Pemakzulan Gibran: Puan Klaim Masih Diproses, Purnawirawan TNI Kasih Waktu 1 Bulan
“Papua itu bukan masalah sepele. Ada empat persoalan utama: kemiskinan, ketertinggalan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil, dan OPM yang terus eksis,” jelas Ferdinand.
Ia menganggap masalah Papua terlalu kompleks untuk ditangani oleh sosok yang minim pengalaman. Penugasan itu, menurutnya, justru menunjukkan ketidakpahaman para elit politik terhadap realitas di lapangan.
“Jujur saya kaget. Gibran ditugaskan urus Papua? Itu sama saja menyuruh anak kecil menyelesaikan pekerjaan orang dewasa.”
Ferdinand bahkan meragukan niat tulus di balik rencana awal tersebut, apakah benar untuk membangun Papua atau sekadar proyek pencitraan semata. “Saya sangsi apakah tujuannya benar-benar untuk membangun Papua secara substansial, atau cuma proyek pencitraan semata.”
Berita Terkait
-
Soal Surat Pemakzulan Gibran: Puan Klaim Masih Diproses, Purnawirawan TNI Kasih Waktu 1 Bulan
-
Mengapa Prabowo Bungkam Saat Jokowi dan Gibran Dihantam Isu Pemakzulan?
-
Tuding Ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran: Jokowi Playing Victim?
-
Merasa Reputasinya Dijatuhkan, Jokowi Dinilai Sudah Petakan Dalang Utamanya
-
Mana yang Lebih Serius? Ini Bedanya Isu Pemakzulan Gibran dengan Gus Dur
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025