Suara.com - Polemik lawas soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membara. Kali ini, percikan api datang dari internal partai pengusung, PDI Perjuangan, melalui politisi senior Bambang Beathor Suryadi yang melontarkan tudingan mengejutkan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Pernyataan Beathor tidak main-main. Ia secara terbuka mengarahkan dugaannya ke sebuah lokasi yang tak terduga, yakni Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, sebagai tempat "produksi" ijazah yang menjadi kontroversi tersebut.
Tudingan Langsung: "Diproduksi di Pasar Pramuka"
Dalam diskusi tersebut, Beathor dengan penuh keyakinan menunjuk Pasar Pramuka, yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan alat kesehatan dan percetakan skala kecil. Pernyataan ini sontak menggeser narasi yang selama ini beredar di ruang publik.
"Saya meyakini ijazah Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka,". Klaim lugas ini menjadi pembuka dari serangkaian tuduhan lain yang lebih dalam dan menyasar nama-nama spesifik.
Nama Profesor dan Dugaan Keterlibatan
Tak berhenti pada lokasi, Beathor Suryadi juga menyeret nama seorang akademisi, Prof. Dr. Paiman Raharjo, yang ia duga memiliki peran sentral dalam isu ini. Menurutnya, sang profesor tidak hanya terlibat dalam kasus ijazah Jokowi, tetapi juga memiliki kepentingan pribadi.
"Saya menduga Prof. Dr. Paiman Raharjo terindikasi sebagai penekan atau peneror terkait kasus ini dan memiliki kios di Pasar Pramuka," ujar Beathor.
Ia bahkan melontarkan tuduhan yang lebih serius, "Paiman Raharjo diduga kuat terlibat dalam pembuatan ijazah palsu, termasuk untuk dirinya sendiri".
Baca Juga: Jokowi Dinilai Mulai Panik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran, Termasuk Cemaskan Nasib Bobby?
Misteri Kebakaran Pasar Pramuka dan Upaya Bumi Hangus
Narasi yang dibangun Beathor semakin kompleks ketika ia mengaitkan insiden kebakaran yang pernah melanda Pasar Pramuka pada 2 Desember 2024. Baginya, peristiwa tersebut bukanlah sebuah kecelakaan biasa, melainkan sebuah skenario terencana.
"Pasar Pramuka terbakar pada 2 Desember 2024, yang menurut Beathor adalah upaya bumi hangus terkait perlawanan kasus ijazah ini," ungkapnya dalam podcast.
Pernyataan ini memunculkan spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti krusial.
Sorotan Tajam pada Proses Verifikasi KPU dan UGM
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini mengkritik tajam proses verifikasi administrasi yang seharusnya menjadi benteng utama dalam proses pencalonan kepala daerah hingga presiden. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan gagal menjalankan fungsi verifikasi faktual.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Menteri HAM Cium Aroma Skenario Pojokkan Pemerintah di Balik Laporan Polisi Terhadap Feri Amsari Cs
-
Bukan karena Iran dan AS Damai, Ini Sebab Selat Hormuz Dibuka Kembali
-
Bukan Cuma Blokir Konten, Guru Besar Unair Bongkar 'Cara Halus' Membungkam Kritik di Ruang Digital
-
KWP Nobatkan Novita Wijayanti Jadi Legislator Paling Aspiratif
-
Sebut Istana Alergi Pengamat, Prof. Henri Subiakto Singgung Bahaya Budaya ABS di Lingkaran Prabowo
-
Beri Arahan ke Ketua DPRD se-Indonesia, Prabowo: Saya Ingin Bicara Apa Adanya dari Hati ke Hati
-
Sosok Steven Garcia: Hilang Misterius, Disebut Punya Akses ke Fasilitas Nuklir Rahasia
-
Kawal Dunia Santri, Fraksi PKB DPR RI Sabet Penghargaan 'Peduli Pesantren'
-
Hasto PDIP: Dukung Palestina Bukan Sekadar Politik, Tapi Mandat Hukum Semangat Bandung
-
Hampir Tiga Tahun Genosida di Palestina oleh Israel, Berapa Korbannya?