Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang jatuh tepat pada tanggal 17 Oktober. Puan meminta penjelasan langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, lantaran tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
Puan menegaskan, ia tidak ingin kebijakan ini justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Ia bahkan mengaku akan menugaskan Komisi X DPR untuk mendalami lebih lanjut dasar penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
"Jadi saya minta untuk bisa dijelaskan dasar dan argumentasinya dengan baik untuk tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan," kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (15/7).
Menurut Puan, kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penetapan hari besarnya tidak boleh terkesan eksklusif atau hanya milik kelompok tertentu.
"Kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas zaman, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu bersifat eksklusif," katanya.
Penetapan HKN sendiri didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani oleh Fadli Zon pada 7 Juli 2025.
Menanggapi hal ini, Fadli Zon sebelumnya menjelaskan bahwa usulan tanggal 17 Oktober datang dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta. Menurutnya, para budayawan telah melakukan kajian mendalam sejak Januari 2025 sebelum menyampaikannya ke kementerian.
Fadli menyebut pemilihan tanggal itu memiliki dasar historis yang kuat, merujuk pada momen Presiden Soekarno menetapkan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara pada 17 Oktober 1951.
"Budaya adalah perekat keberagaman di Indonesia yang mampu menyatukan perbedaan sehingga menjadi fondasi bagi kerukunan bangsa," kata Fadli.
Baca Juga: Skenario Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung Prediksi Pengganti Wapres: Puan Maharani?
Berita Terkait
-
Skenario Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung Prediksi Pengganti Wapres: Puan Maharani?
-
Fadli Zon Ingkari Kerja TGPF Mei 98 Soal Pemerkosaan Massal, Masyarakat Sipil Layangkan Keberatan
-
DPR Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Pilih Tanggal Lahir Prabowo Sebagai Hari Kebudayaan Nasional
-
Puan Lempar Senyum Misterius Saat Diberondong Pertanyaan 'Konspirasi Politik' ke Jokowi
-
Hari Kebudayaan Nasional Jadi Polemik? Ini Pembelaan dari Tim Sembilan Garuda Plus
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD