Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang jatuh tepat pada tanggal 17 Oktober. Puan meminta penjelasan langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, lantaran tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
Puan menegaskan, ia tidak ingin kebijakan ini justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Ia bahkan mengaku akan menugaskan Komisi X DPR untuk mendalami lebih lanjut dasar penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
"Jadi saya minta untuk bisa dijelaskan dasar dan argumentasinya dengan baik untuk tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan," kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (15/7).
Menurut Puan, kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penetapan hari besarnya tidak boleh terkesan eksklusif atau hanya milik kelompok tertentu.
"Kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas zaman, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu bersifat eksklusif," katanya.
Penetapan HKN sendiri didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani oleh Fadli Zon pada 7 Juli 2025.
Menanggapi hal ini, Fadli Zon sebelumnya menjelaskan bahwa usulan tanggal 17 Oktober datang dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta. Menurutnya, para budayawan telah melakukan kajian mendalam sejak Januari 2025 sebelum menyampaikannya ke kementerian.
Fadli menyebut pemilihan tanggal itu memiliki dasar historis yang kuat, merujuk pada momen Presiden Soekarno menetapkan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara pada 17 Oktober 1951.
"Budaya adalah perekat keberagaman di Indonesia yang mampu menyatukan perbedaan sehingga menjadi fondasi bagi kerukunan bangsa," kata Fadli.
Baca Juga: Skenario Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung Prediksi Pengganti Wapres: Puan Maharani?
Berita Terkait
-
Skenario Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung Prediksi Pengganti Wapres: Puan Maharani?
-
Fadli Zon Ingkari Kerja TGPF Mei 98 Soal Pemerkosaan Massal, Masyarakat Sipil Layangkan Keberatan
-
DPR Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Pilih Tanggal Lahir Prabowo Sebagai Hari Kebudayaan Nasional
-
Puan Lempar Senyum Misterius Saat Diberondong Pertanyaan 'Konspirasi Politik' ke Jokowi
-
Hari Kebudayaan Nasional Jadi Polemik? Ini Pembelaan dari Tim Sembilan Garuda Plus
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April