Suara.com - Panggung politik dan hukum nasional kembali bergejolak. Analisis tajam pengamat politik Rocky Gerung sukses menyita perhatian publik usai menyoroti sebuah kejanggalan mencolok: kesamaan tuntutan hukuman 7 tahun penjara bagi dua figur yang kerap berseberangan dengan pemerintah, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas "Tom" Trikasih Lembong.
Dalam podcast Hendri Satrio Official, Rocky Gerung tak ragu berspekulasi adanya satu figur sentral yang menjadi sutradara di balik tuntutan identik ini.
Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut terseret dalam dugaan tersebut, memantik diskursus panas tentang potensi intervensi kekuasaan terhadap proses hukum.
Fakta Dua Kasus, Satu Angka Tuntutan
Untuk memahami konteksnya, penting untuk melihat fakta hukum yang menjerat kedua tokoh tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut Thomas Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Tuntutan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, yang terjadi saat Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016.
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menghadapi tuntutan serupa dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Kesamaan angka tuntutan 7 tahun inilah yang menjadi pangkal keheranan banyak pihak, termasuk Rocky Gerung.
Rocky Gerung: "Ada Satu Orang yang Sama di Baliknya"
Baca Juga: Jokowi Dituding Sebar Rumor, Pengamat: Pemain Ijazah Itu-itu Saja, Jangan Remehkan Purnawirawan!
Dalam analisisnya, Rocky Gerung secara eksplisit mengutarakan kecurigaannya terhadap pola yang menurutnya tidak wajar ini.
Baginya, angka 7 tahun yang sama untuk dua kasus berbeda dengan dua tokoh yang kini berada di luar lingkaran kekuasaan bukanlah sebuah kebetulan.
"Kesamaan tuntutan 7 tahun untuk Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong memunculkan spekulasi bahwa ada satu orang yang sama di baliknya, yang diduga adalah Jokowi," ujar Rocky Gerung, lugas dalam podcast tersebut.
Pernyataan ini sontak menjadi bola liar. Spekulasi ini menguatkan narasi bahwa hukum bisa jadi digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik.
Hasto Kristiyanto, sebagai representasi PDIP, kini vokal mengkritik arah pemerintahan pasca-Pemilu 2024. Sementara Tom Lembong, yang pernah menjadi orang dekat Presiden, kini dikenal sebagai salah satu figur yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama setelah terlibat dalam tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Alarm bagi Independensi Hukum?
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov