Suara.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon mengungkapkan penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang ditetapkan 17 Oktober itu dipilih karena bertepatan dengan hari lahir semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"17 Oktober itu bertepatan dengan lahirnya semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi satu dari empat pilar kita kan, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Bineka Tunggal Ika. Dan Bhineka Tunggal Ika itu dianggap merupakan puncak dari kebudayaan Indonesia," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Ia menceritakan awal bagaimana diresmikannya Hari Kebudayaan Nasional, hal itu lantaran memang banyak yang mengusulkan.
"Karena baru pertama kali ada kementerian kebudayaan, jadi saya kira wajar ya dimana-mana ada usulan-usulan aspirasi dari masyarakat, dari seniman, budayawan, dari tokoh-tokoh pegiat budaya," katanya.
"Karena mereka sangat antusias dengan adanya kementerian kebudayaan, maka adalah sejumlah usulan-usulan tentang perlunya hari kebudayaan sebagai momentum. Ada yang mengusulkan tanggal 20 Oktober misalnya, karena itu diumumkan kementerian kebudayaan. Ada pas hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, ada macam-macam gitu ya," Fadli menambahkan.
Ia kemudian menyampaikan, dibentuk lah akhirnya Tim Garuda Plus untuk merumuskan HKN tersebut.
"Termasuk dosen, kalangan akademisi. Mereka melakukan kajian yang cukup mendalam, kalau tidak salah sampai 79 halaman. Bahwa yang paling tepat itu adalah 17 Oktober," katanya.
Ia menegaskan, bahwa tak ada kesengajaan HKN dibarengi dengan tanggal lahir Presiden RI Prabowo Subianto.
"Dan hari lahirnya Bhinneka Tunggal Ika itu tepat 17 Oktober bersamaan ketika itu ditandatanganinya lambang negara dan juga semboyan Bineka Tunggal Ika oleh Presiden Soekarno, dan ketika itu Perdana Menterinya adalah Sukiman. Dalam Kabinet Sukiman ketika itu," katanya.
Baca Juga: Fadli Zon Ingkari Kerja TGPF Mei 98 Soal Pemerkosaan Massal, Masyarakat Sipil Layangkan Keberatan
"Kebetulan aja, sama hari lahir saya kan hari lahir Pancasila. Ya, tanggal 1 Juni. Nggak ada hubungannya," sambungnya.
17 Oktober Hari Kebudayaan Nasional
Sebelumnya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, secara resmi telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN).
Dalam cuitannya di X, ia menegaskan bahwa penetapan tanggal itu tak terkait tanggal ulang tahun Presiden Prabowo Subianto yang juga sama di tanggal 17 Oktober.
Pemilihan tanggal ini bukanlah tanpa alasan. Fadli Zon merujuk langsung pada salah satu momen paling fundamental dalam sejarah kebangsaan, yakni saat Presiden Soekarno menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Dokumen yang ditandatangani tepat pada 17 Oktober itu juga mengukuhkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai jiwa bangsa.
Menurut Fadli Zon, peringatan ini adalah pengingat bagi seluruh anak bangsa akan makna sesungguhnya dari simbol negara dan pentingnya persatuan dalam keberagaman.
Berita Terkait
-
Di Balik Penetapan Hari Kebudayaan Nasional: Misi Fadli Zon Amankan Posisi di Kabinet Prabowo?
-
'Bukan Cocoklogi': Istana Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional Sama dengan Ultah Prabowo
-
Hari Kebudayaan Kok Bareng Ultah Prabowo, Puan Sentil Fadli Zon?
-
Fadli Zon Ingkari Kerja TGPF Mei 98 Soal Pemerkosaan Massal, Masyarakat Sipil Layangkan Keberatan
-
DPR Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Pilih Tanggal Lahir Prabowo Sebagai Hari Kebudayaan Nasional
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
-
Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat
-
Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan
-
Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah
-
Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN
-
Otto Hasibuan Digugat! Jabatan Wamenko dan Ketum PERADI Dinilai Tabrak Putusan MK
-
'Kita Kerjakan Bersama', Terkuak Rapat Gelap 4 Anggota BAIS TNI Sebelum Siram Air Keras Andrie Yunus
-
Sita Uang Ratusan Juta Saat OTT, KPK Bawa Bupati Muara Enim ke Jakarta Besok
-
Ismail Menangis, Asrul Bertongkat: Dua Bos Travel Resmi Ditahan KPK Kasus Kuota Haji
-
KPK Dalami Fakta Sidang Raffi Ahmad Titip iPhone 17 dari AS, Siap-siap Diperiksa?