Suara.com - Istana Kepresidenan merespons keras tudingan 'cocoklogi' yang mengaitkan penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut murni berdasarkan kajian historis dan masukan para budayawan, bukan untuk menyenangkan pihak tertentu.
Hasan menjelaskan, usulan penetapan Hari Kebudayaan datang dari para seniman dan pelaku tradisi yang merasa perlu ada sebuah momentum untuk mengapresiasi peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa.
"Hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ujar dia di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (16/7/2025).
Baca Juga di Dewiku: Ada Apa di Hari Kebudayaan Nasional yang Ditetapin Barengan Sama Ultah Prabowo: Kok Bisa Barengan?
Lebih jauh, Hasan membeberkan alasan historis yang menjadi dasar utama pemilihan tanggal 17 Oktober. Tanggal tersebut merujuk pada momen krusial saat Presiden Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang secara resmi menetapkan Garuda Pancasila lengkap dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai lambang negara.
Momen ini, menurut pemerintah, adalah puncak pengakuan negara terhadap kemajemukan budaya Indonesia.
"Menurut kajian yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita, dan ini yang dijadikan alasan," kata dia.
Hasan juga mengungkap bahwa ada beberapa tanggal lain yang sempat diusulkan, seperti 2 Mei dan 20 Mei. Namun, tanggal-tanggal tersebut sudah beririsan dengan peringatan hari besar nasional lainnya, sehingga 17 Oktober dinilai paling tepat.
Menanggapi tudingan miring di media sosial, Hasan meminta publik untuk berhenti melakukan 'cocoklogi' dan melihat fakta sejarah yang ada.
Baca Juga: Hari Kebudayaan Kok Bareng Ultah Prabowo, Puan Sentil Fadli Zon?
"Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga, juga boleh. Jadi kita mulai belajar lah menghindar dari 'cocoklogi' dan 'otak-atik ghatuk'," pungkas Hasan.
Berita Terkait
-
Hari Kebudayaan Kok Bareng Ultah Prabowo, Puan Sentil Fadli Zon?
-
Bukan di IKN, Kepala PCO Pastikan Upacara HUT Kemerdekaan ke-80 Digelar di Istana Merdeka
-
DPR Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Pilih Tanggal Lahir Prabowo Sebagai Hari Kebudayaan Nasional
-
Hari Kebudayaan Nasional Jadi Polemik? Ini Pembelaan dari Tim Sembilan Garuda Plus
-
Politisi PDIP Yakin Prabowo Justru 'Tidak Suka' Hari Lahirnya Dijadikan Hari Kebudayaan
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!
-
J.J Rizal Soroti Warisan Soeharto, Sebut Aktor Lama Masih Dominan
-
Klarifikasi JK Soal Ceramah UGM Dianggap Tak Nyambung, GAMKI Tegaskan Laporan Polisi Tetap Lanjut
-
Lawan Stigma, Cerita Karyawan Difabel Pabrik HS: Dari Korban Bully Jadi Mandiri