Suara.com - Istana Kepresidenan merespons keras tudingan 'cocoklogi' yang mengaitkan penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut murni berdasarkan kajian historis dan masukan para budayawan, bukan untuk menyenangkan pihak tertentu.
Hasan menjelaskan, usulan penetapan Hari Kebudayaan datang dari para seniman dan pelaku tradisi yang merasa perlu ada sebuah momentum untuk mengapresiasi peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa.
"Hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ujar dia di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (16/7/2025).
Baca Juga di Dewiku: Ada Apa di Hari Kebudayaan Nasional yang Ditetapin Barengan Sama Ultah Prabowo: Kok Bisa Barengan?
Lebih jauh, Hasan membeberkan alasan historis yang menjadi dasar utama pemilihan tanggal 17 Oktober. Tanggal tersebut merujuk pada momen krusial saat Presiden Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang secara resmi menetapkan Garuda Pancasila lengkap dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai lambang negara.
Momen ini, menurut pemerintah, adalah puncak pengakuan negara terhadap kemajemukan budaya Indonesia.
"Menurut kajian yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita, dan ini yang dijadikan alasan," kata dia.
Hasan juga mengungkap bahwa ada beberapa tanggal lain yang sempat diusulkan, seperti 2 Mei dan 20 Mei. Namun, tanggal-tanggal tersebut sudah beririsan dengan peringatan hari besar nasional lainnya, sehingga 17 Oktober dinilai paling tepat.
Menanggapi tudingan miring di media sosial, Hasan meminta publik untuk berhenti melakukan 'cocoklogi' dan melihat fakta sejarah yang ada.
Baca Juga: Hari Kebudayaan Kok Bareng Ultah Prabowo, Puan Sentil Fadli Zon?
"Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga, juga boleh. Jadi kita mulai belajar lah menghindar dari 'cocoklogi' dan 'otak-atik ghatuk'," pungkas Hasan.
Berita Terkait
-
Hari Kebudayaan Kok Bareng Ultah Prabowo, Puan Sentil Fadli Zon?
-
Bukan di IKN, Kepala PCO Pastikan Upacara HUT Kemerdekaan ke-80 Digelar di Istana Merdeka
-
DPR Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Pilih Tanggal Lahir Prabowo Sebagai Hari Kebudayaan Nasional
-
Hari Kebudayaan Nasional Jadi Polemik? Ini Pembelaan dari Tim Sembilan Garuda Plus
-
Politisi PDIP Yakin Prabowo Justru 'Tidak Suka' Hari Lahirnya Dijadikan Hari Kebudayaan
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
Terkini
-
Akhirnya! Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Banjir Sumatra
-
Hasil DNA Kerangka Positif, Jenazah Alvaro Kiano akan Dimakamkan Besok
-
Awas Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kemenhub hingga BMKG 'Kawin' Data Demi Mudik Nataru Aman
-
TOK! Hakim Djuyamto Cs Dibui 11 Tahun Gegara Jual Vonis Kasus CPO
-
Percepat Penanganan, Mendagri Ajak Pemda Bantu Daerah Terdampak Bencana
-
Puan Maharani Soal Bantuan Bencana Dilempar dari Heli: Jaga Martabat Korban
-
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Gelontorkan Rp90 Miliar, 26 Ribu Siswa Kini Sekolah Gratis!
-
Mensos Ingatkan Instansi Pemerintah dan Swasta Harus Beri Kesempatan Kerja untuk Disabilitas
-
Pentingnya Pembangunan Berbasis Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan
-
Banjir Sumatra Penuh Kayu Gelondongan, DPR Panggil Menhut Besok, Buka Peluang Bentuk Pansus