Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
Hal itu ditegaskan HNW menanggapi kasus perdagangan bayi lintas negara bahkan melibatkan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Negara harus hadir ya, karena negara itu diperintahkan konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tumpah darah apalagi baru lahir, ceprot gitu, kasus tumpah darahnya, itu mutlak harus dilindungi," kata HNW di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Untuk itu, ia menegaskan, bahwa seluruh perangkat untuk hadirnya perlindungan tetap harus dimaksimalkan.
Misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang harus hadir.
Ia mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah berkali-kali mengusulkan agar anggaran KemenPPPA ditambahkan, namun hingga kekinian belum terealisasi.
"Kita usulkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini ditingkatkan anggarannya. Sekarang bahkan di bawah Rp 200-300 miliar," ujarnya.
Dengan anggaran ditingkatkan, kata dia, nantinya kewenangan KemenPPPA juga harus meningkat.
"Sementara semakin banyak masalah dengan anak-anak. Anak yang dilakukan perdagangan bebas terhadap anak, termasuk penjahatan seksual terhadap anak. Jadi menurut saya salah satu pintunya memang negara perlu menguatkan hadirnya perlindungan terhadap termasuk anak-anak," katanya.
Baca Juga: MK Tolak Syarat Minimal S1 Bagi Capres-Cawapres, HNW: Tetap Harus Ada Rambu-rambu Syarat Pendidikan
"Melalui pendagangan hukum, melalui faktor penguatan kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan penguatan anggarannya. Dan kemudian berkoordinasi tentu dengan keamanan dan kepolisian untuk secara hulu dan hilirnya masih bisa diatasin, diselesaikan. Dan bayi-bayi yang kemudian terselamatkan agar betul-betul kembali kepada orang tuanya," sambungnya.
Hingga kekinian, sebanyak 24 bayi diketahui telah dijual ke Singapura.
Kasus ini terbongkar setelah Polda Jawa Barat berhasil menangkap 13 pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan bayi tersebut. Salah satunya, pegawai Dukcapil setempat. Para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, pengungkapan kasus perdagangan bayi itu berawal dari laporan salah satu orangtua terkait dugaan penculikan anak. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya mengungkap jaringan perdagangan bayi.
Bayi-bayi yang dijual ke Singapura masih berusia dua hingga tiga bulan. Bayi dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kesepakatan antara pelaku dan ibu kandung bayi. Harganya kisaran dari ibu kandungnya antara Rp 11 juta sampai Rp 16 juta.
Berita Terkait
-
Utang Negara Membengkak, Kenapa Para Menteri Justru Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran?
-
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp12,5 Triliun, Ternyata Buat Proyek Ini
-
Menteri PU: Sampai Detik Ini Kami Surat Kami Belum Dibalas Sri Mulyani
-
Rapat dengan DPR, MK-MA Kompak Ajukan Tambahan Anggaran Jumbo, Total Nyaris Rp8 Triliun!
-
Anggaran Kepolisian Melonjak Drastis, Buat Apa?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Dirut Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran Maut di Kemayoran, Polisi Ungkap Pasal Kelalaian
-
Tragedi Kebakaran Terra Drone, Pengamat Desak Audit Keselamatan Gedung Tanpa Tawar-Menawar
-
Tragedi Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pengamat: Bukti Kegagalan Sistem Keselamatan Gedung
-
PBNU Dorong Reformasi Polri Menyeluruh, Gus Yahya Tegaskan Perlunya Pertobatan Institusional
-
Bukan Cuma Bupati Lampung Tengah, OTT KPK Juga Jaring 4 Orang Lainnya
-
Dituding ABS ke Prabowo Soal Listrik Aceh, Bahlil: Itu Laporan Resmi dari PLN
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Ketum Golkar Bahlil: Saya Belum Dapat Info
-
JK Hingga Jurnalis Korban Pengeroyokan Terima Anugerah Dewan Pers 2025
-
Lilin Nusantara Dukung Langkah Kapolri Usut Penyebab Banjir Sumatra, Ini Alasannya