Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa negara harus hadir melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
Hal itu ditegaskan HNW menanggapi kasus perdagangan bayi lintas negara bahkan melibatkan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Negara harus hadir ya, karena negara itu diperintahkan konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tumpah darah apalagi baru lahir, ceprot gitu, kasus tumpah darahnya, itu mutlak harus dilindungi," kata HNW di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Untuk itu, ia menegaskan, bahwa seluruh perangkat untuk hadirnya perlindungan tetap harus dimaksimalkan.
Misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang harus hadir.
Ia mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah berkali-kali mengusulkan agar anggaran KemenPPPA ditambahkan, namun hingga kekinian belum terealisasi.
"Kita usulkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini ditingkatkan anggarannya. Sekarang bahkan di bawah Rp 200-300 miliar," ujarnya.
Dengan anggaran ditingkatkan, kata dia, nantinya kewenangan KemenPPPA juga harus meningkat.
"Sementara semakin banyak masalah dengan anak-anak. Anak yang dilakukan perdagangan bebas terhadap anak, termasuk penjahatan seksual terhadap anak. Jadi menurut saya salah satu pintunya memang negara perlu menguatkan hadirnya perlindungan terhadap termasuk anak-anak," katanya.
Baca Juga: MK Tolak Syarat Minimal S1 Bagi Capres-Cawapres, HNW: Tetap Harus Ada Rambu-rambu Syarat Pendidikan
"Melalui pendagangan hukum, melalui faktor penguatan kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan penguatan anggarannya. Dan kemudian berkoordinasi tentu dengan keamanan dan kepolisian untuk secara hulu dan hilirnya masih bisa diatasin, diselesaikan. Dan bayi-bayi yang kemudian terselamatkan agar betul-betul kembali kepada orang tuanya," sambungnya.
Hingga kekinian, sebanyak 24 bayi diketahui telah dijual ke Singapura.
Kasus ini terbongkar setelah Polda Jawa Barat berhasil menangkap 13 pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan bayi tersebut. Salah satunya, pegawai Dukcapil setempat. Para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, pengungkapan kasus perdagangan bayi itu berawal dari laporan salah satu orangtua terkait dugaan penculikan anak. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya mengungkap jaringan perdagangan bayi.
Bayi-bayi yang dijual ke Singapura masih berusia dua hingga tiga bulan. Bayi dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kesepakatan antara pelaku dan ibu kandung bayi. Harganya kisaran dari ibu kandungnya antara Rp 11 juta sampai Rp 16 juta.
Berita Terkait
-
Utang Negara Membengkak, Kenapa Para Menteri Justru Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran?
-
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp12,5 Triliun, Ternyata Buat Proyek Ini
-
Menteri PU: Sampai Detik Ini Kami Surat Kami Belum Dibalas Sri Mulyani
-
Rapat dengan DPR, MK-MA Kompak Ajukan Tambahan Anggaran Jumbo, Total Nyaris Rp8 Triliun!
-
Anggaran Kepolisian Melonjak Drastis, Buat Apa?
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan