Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan bahwa telah dua kali secara tegas melarang diadakannya acara pesta rakyat yang berujung ricuh dan menewaskan tiga orang tersebut.
Kekhawatiran tersebut seolah menjadi firasat yang terbukti.
Kekinian, Dedi Mulyadi tidak hanya berduka, tetapi juga menyatakan ikut bertanggung jawab penuh atas insiden tragis yang mencoreng hari bahagia keluarganya.
Saat berada di RSUD dr Slamet, Garut, Dedi Mulyadi dengan nada penuh penyesalan menceritakan bahwa sudah mengingatkan putranya akan risiko menggelar acara yang melibatkan massa dalam jumlah tak terduga.
Ia mengaku hanya menyetujui dua agenda, yakni resepsi pernikahan formal dan pertemuan terbatas dengan warga di malam hari.
"Yang acara makan bersama warga ini saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga karena tidak bisa kita prediksi jumlah yang hadir," ungkap Dedi Mulyadi seperti dilansir Harapan Rakyat-jaringan Suara.com, Sabtu (19/7/2025).
Firasat KDM akhirnya kejadian. Ribuan warga yang antusias berebut makanan gratis di area pendopo menciptakan kekacauan yang tak terkendali, menyebabkan beberapa orang terinjak-injak hingga meninggal dunia.
"Peristiwa ini pun saya tidak tahu. Makanya begitu terdengar, memang ada kegiatan apa? ternyata ada kegiatan," ujarnya.
Meski larangannya tidak diindahkan, Dedi Mulyadi tidak mencari kambing hitam.
Baca Juga: Bilang Tak Tahu Ada Acara Makan Gratis di Pernikahan Anak KDM, Video Ini Bongkar Faktanya
Sebagai orang tua dari mempelai pria, ia mengambil alih tanggung jawab moral dan materiil atas musibah tersebut.
Ia segera memberikan santunan kepada keluarga korban tewas yang terdiri dari dua warga sipil dan satu anggota polisi.
"Sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya. Saya sudah menyampaikan santunan sebesar Rp150 juta dan mempelai Rp100 juta. Jadi Rp 250 juta," katanya.
Membuka Pintu Investigasi Polisi
Lebih jauh, Dedi Mulyadi menunjukkan sikap transparansi penuh dengan mempersilakan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas insiden maut ini.
Ia menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum untuk menemukan siapa pihak yang lalai dan harus bertanggung jawab secara hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN