Suara.com - Para kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memadati auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mereka kompak mengenakan kaos berwarna putih dengan logo gajah.
Mereka hadir berbondong-bondong untuk menyaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam agenda penutupan Kongres PSI.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan penutupan kongres secara maksimal. Rencananya, Presiden Prabowo bakal menyampaikan pesan kebangsaan pada pukul 19.00 WIB.
"Tadi sudah ada protokol istana yang datang, melihat run down kami sesuai dengan standar yang biasa dilakukan presiden," kata Raja Juli kepada wartawan, Minggu (20/07/2025).
"InsyaAllah kalau enggak ada halangan, kalau beliau (Prabowo) tidak ada kesibukan ada tugas-tugas negara lain yang lebih penting, insyaAllah beliau akan hadir bersama menutup secara resmi kongres PSI 2025," sambungnya.
Selain Prabowo, lanjut Raja Juli, sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir. Mulai dari Ketum partai hingga relawan.
Beberapa nama yang telah mengonfirmasi hadir adalah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid hingga Menteri Koperasi Budi Arie.
Meski demikian, Menteri Kehutanan ini mengaku jika Presiden ke-7 Joko Widodo berhalangan hadir dalam agenda penutupan kongres ini.
"Jokowi tidak hadir karena beliau kemarin sudah hadir di acara kongres, nanti yang hadir insya Allah sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya.
Baca Juga: Ratas Dadakan di Halim! Prabowo Bahas Isu Krusial Ini Sebelum Pekan Sibuk
Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi hadir di hari pertama Kongres PSI.
“Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar,” kata Jokowi pada Sabtu (19/7) kemarin.
Akan tetapi, Jokowi mengingatkan bahwa PSI harus menempuh tahap-tahap yang panjang terlebih dahulu melalui Pemilu 2029 sebelum akhirnya menjadi partai besar pada tahun 2034 kelak.
“Tapi jangan tergesa-gesa, ada step-stepnya. Belum (besar) di 2029, feeling saya akan mulai di 2034 dengan catatan mesinnya, semuanya bekerja keras,” ujarnya.
Jokowi menilai bahwa perubahan PSI menjadi ‘Partai Super Tbk’ di mana anggotanya bisa memilih ketua umum sendiri akan memperkuat rasa kepemilikan para kader.
Sehingga, partai tersebut bisa menjadi lebih kuat lagi dalam melayani rakyat dan bertarung di dalam kontestasi-kontestasi elektoral berikutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
BGN Siap Pangkas Tengkulak, Janji Hubungkan Petani Langsung ke Dapur MBG
-
Trump Ajak Negara di Dunia Gabung Dewan Saingan PBB, Diduga Jadi 'Alat Politik Baru' AS
-
Terhambat Angin Kencang dan Kabut, Begini Proses Evakuasi Korban Pesawat di Gunung Bulusaraung
-
Rentetan OTT KPK, DPR Ingatkan Kepala Daerah Tak Main-main dengan Jabatan
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, DPR Ingatkan Ancaman Zona Abu-Abu bagi Ribuan Perkara Pidana
-
Pramono Anung: Transjabodetabek Mau Buka Rute Baru ke Soetta dan Jababeka
-
Tampak Tenang, Begini Detik-detik Kedatangan Bupati Pati Sudewo di KPK Usai Terjaring OTT
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan
-
Truk Seruduk Pembatas Jalan di Casablanca, Rute Transjakarta 6D Terpaksa Dipangkas
-
KPK Tangkap Bupati Pati Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa