Suara.com - Para kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memadati auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mereka kompak mengenakan kaos berwarna putih dengan logo gajah.
Mereka hadir berbondong-bondong untuk menyaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam agenda penutupan Kongres PSI.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan penutupan kongres secara maksimal. Rencananya, Presiden Prabowo bakal menyampaikan pesan kebangsaan pada pukul 19.00 WIB.
"Tadi sudah ada protokol istana yang datang, melihat run down kami sesuai dengan standar yang biasa dilakukan presiden," kata Raja Juli kepada wartawan, Minggu (20/07/2025).
"InsyaAllah kalau enggak ada halangan, kalau beliau (Prabowo) tidak ada kesibukan ada tugas-tugas negara lain yang lebih penting, insyaAllah beliau akan hadir bersama menutup secara resmi kongres PSI 2025," sambungnya.
Selain Prabowo, lanjut Raja Juli, sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir. Mulai dari Ketum partai hingga relawan.
Beberapa nama yang telah mengonfirmasi hadir adalah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid hingga Menteri Koperasi Budi Arie.
Meski demikian, Menteri Kehutanan ini mengaku jika Presiden ke-7 Joko Widodo berhalangan hadir dalam agenda penutupan kongres ini.
"Jokowi tidak hadir karena beliau kemarin sudah hadir di acara kongres, nanti yang hadir insya Allah sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya.
Baca Juga: Ratas Dadakan di Halim! Prabowo Bahas Isu Krusial Ini Sebelum Pekan Sibuk
Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi hadir di hari pertama Kongres PSI.
“Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar,” kata Jokowi pada Sabtu (19/7) kemarin.
Akan tetapi, Jokowi mengingatkan bahwa PSI harus menempuh tahap-tahap yang panjang terlebih dahulu melalui Pemilu 2029 sebelum akhirnya menjadi partai besar pada tahun 2034 kelak.
“Tapi jangan tergesa-gesa, ada step-stepnya. Belum (besar) di 2029, feeling saya akan mulai di 2034 dengan catatan mesinnya, semuanya bekerja keras,” ujarnya.
Jokowi menilai bahwa perubahan PSI menjadi ‘Partai Super Tbk’ di mana anggotanya bisa memilih ketua umum sendiri akan memperkuat rasa kepemilikan para kader.
Sehingga, partai tersebut bisa menjadi lebih kuat lagi dalam melayani rakyat dan bertarung di dalam kontestasi-kontestasi elektoral berikutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Temuan Komisi E DPRD DKI: Obat HIV di Jakbar Disimpan di Ruangan Apek, Pasien Keluhkan Bau Menyengat
-
Sentil Pemprov DKI Soal Tawuran, Komisi E DPRD Usul Sanksi Pidana bagi Orang Tua Pelaku
-
Pecah Kongsi! Rustam Effendi Kecewa Eggi Sudjana Sebut Jokowi Orang Baik Usai Kasus Dihentikan
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
Rustam Effendi Sebut Eggi Sudjana Musuh dalam Selimut, di TPUA Dia Duri dalam Daging!
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas