Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap praktik curang yang mengancam ketahanan pangan dan keadilan ekonomi nasional.
Dalam pidatonya yang berapi-api di hadapan ribuan kepala desa di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Prabowo menyampaikan kemarahannya atas aksi pengoplosan beras yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Modus yang dilakukan terbilang licik: beras kualitas biasa dikemas ulang dan diberi label premium, lalu dijual jauh di atas harga eceran tertinggi.
Prabowo menyebut praktik ini bukan sekadar manipulasi harga, tapi masuk ranah tindak pidana.
"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana," kata Prabowo dengan nada tinggi.
Untuk menghentikan praktik yang telah berlangsung sistemik ini, Presiden secara langsung memerintahkan penegak hukum turun tangan.
Ia meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas jaringan pengoplos.
"Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," tegasnya.
Prabowo tak hanya mengutuk keras pelakunya, tapi juga mengungkap kerugian fantastis yang dialami negara akibat kejahatan ini.
Baca Juga: Prabowo Tak Tega Anak yang Dapat MBG Baru 6,7 Juta dari 70 Juta
"Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun," ungkapnya.
Presiden juga menyesalkan bagaimana negara harus bersusah payah mengumpulkan pendapatan lewat berbagai sumber, sementara kerugian triliunan rupiah dibiarkan mengalir ke segelintir elit usaha nakal.
"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea cukai ini lah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha," tuturnya.
Menurut Prabowo, aksi para pelaku bukan hanya menyakiti ekonomi, tapi juga mencederai semangat kebangsaan.
"Saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima," ucapnya penuh emosi, sembari mengingatkan sumpahnya sebagai presiden untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Presiden memilih menyampaikan peringatannya langsung kepada para kepala daerah dan kepala desa, sebagai representasi suara rakyat di lapangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Bupati Pati dan Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Apa Kata Istana?
-
Benyamin Davnie Kutuk Oknum Guru di Serpong Pelaku Pelecehan Seksual ke Murid SD: Sangat Keji
-
Soal Tim 8 yang Diduga Ikut Lakukan Pemerasan, Sudewo: Mayoritas Kades di Jaken Tak Dukung Saya
-
Saudia Indonesia Sambut Director of East Asia & Australia Baru dan Perkuat Kolaborasi Mitra
-
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas
-
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Tenang
-
Bupati Pati Sudewo Bantah Lakukan Pemerasan Calon Perangkat Desa Usai Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Bukan Cuma Perkara Dugaan Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus DJKA
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar