Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap praktik curang yang mengancam ketahanan pangan dan keadilan ekonomi nasional.
Dalam pidatonya yang berapi-api di hadapan ribuan kepala desa di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Prabowo menyampaikan kemarahannya atas aksi pengoplosan beras yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Modus yang dilakukan terbilang licik: beras kualitas biasa dikemas ulang dan diberi label premium, lalu dijual jauh di atas harga eceran tertinggi.
Prabowo menyebut praktik ini bukan sekadar manipulasi harga, tapi masuk ranah tindak pidana.
"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana," kata Prabowo dengan nada tinggi.
Untuk menghentikan praktik yang telah berlangsung sistemik ini, Presiden secara langsung memerintahkan penegak hukum turun tangan.
Ia meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas jaringan pengoplos.
"Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," tegasnya.
Prabowo tak hanya mengutuk keras pelakunya, tapi juga mengungkap kerugian fantastis yang dialami negara akibat kejahatan ini.
Baca Juga: Prabowo Tak Tega Anak yang Dapat MBG Baru 6,7 Juta dari 70 Juta
"Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun," ungkapnya.
Presiden juga menyesalkan bagaimana negara harus bersusah payah mengumpulkan pendapatan lewat berbagai sumber, sementara kerugian triliunan rupiah dibiarkan mengalir ke segelintir elit usaha nakal.
"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea cukai ini lah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha," tuturnya.
Menurut Prabowo, aksi para pelaku bukan hanya menyakiti ekonomi, tapi juga mencederai semangat kebangsaan.
"Saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima," ucapnya penuh emosi, sembari mengingatkan sumpahnya sebagai presiden untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Presiden memilih menyampaikan peringatannya langsung kepada para kepala daerah dan kepala desa, sebagai representasi suara rakyat di lapangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli