Suara.com - Di tengah desakan agar pemerintah segera memfungsikan Ibu Kota Nusantara (IKN), pimpinan DPR RI justru memberikan jawaban yang terkesan pasrah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan nasib kelanjutan pembangunan IKN sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, yang ia sendiri akui belum tahu kepastiannya untuk tahun 2026.
Menurut Dasco, meskipun pemerintah sudah memiliki target-target perpindahan, semuanya akan kembali pada kondisi keuangan negara.
"Setelah kita lihat-lihat juga di sana, kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (21/7/2025).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai alokasi anggaran untuk IKN pada tahun 2026, Dasco mengaku belum mendapat informasi apakah akan ada penambahan atau tidak. Ia pun meminta publik untuk mengikuti saja rencana yang sudah disusun pemerintah.
"Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja," katanya.
Sikap 'pasrah' dari pimpinan DPR ini muncul di tengah desakan kuat dari Partai NasDem yang meminta pemerintah untuk tidak membiarkan IKN mangkrak. NasDem secara spesifik mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dipindahkan untuk berkantor di sana.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan ibu kota, mengingat anggaran ratusan triliun rupiah sudah digelontorkan.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).
Baca Juga: Dasco Jawab Desakan NasDem Soal IKN: Target Pemerintah Harus Diikuti!
Berita Terkait
-
KM Barcelona Terbakar: DPR Bongkar Bobrok Pengawasan Kemenhub, 90 Persen Kecelakaan Akibat Kelalaian
-
KUHAP: Partisipasi Dipertanyakan, Komisi III Ngaku Sudah Maksimal
-
Babak Baru Revisi KUHAP, Komisi III Gelar RDPU Maraton dengan Organisasi Advokat
-
Dasco Soal 'Logo Kancil': Itu Canda Ringan Gekrafs, Tak Sindir Siapa pun
-
Dasco: Percepatan Pembangunan IKN Bergantung pada Kekuatan Anggaran
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi