Diadang Aparat atau Kurang Peminat? Misteri Sepinya Demo Akbar Ojol di Monas

Suara.com - Aksi demonstrasi besar-besaran yang dijanjikan oleh pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (21/7/2025), terlihat tidak sesuai ekspektasi.

Dari klaim 50 ribu massa yang akan hadir, pantauan di lokasi menunjukkan jumlah peserta jauh lebih sedikit, bahkan diperkirakan tidak mencapai seribu orang.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, memberikan penjelasan terkait jumlah massa yang tak sesuai target.

Menurutnya, banyak peserta aksi yang terpecah saat melakukan konvoi menuju titik kumpul utama.

"Tadi konvoi dari kawan-kawan kami ini banyak terpecah karena ada banyaknya hadangan dari pihak aparat kami. Sehingga mereka akhirnya terpecah menjauh dari rombongan,” jelasnya saat ditemui di Monas, Senin (21/7/2025).

Igun menambahkan, sebagian massa lainnya masih tertahan karena menggelar aksi serupa di Jalan Gatot Subroto sebelum bergabung ke Monas.

“Informasinya mereka juga akan ke sini,” katanya.

Lima Tuntutan Utama

Aksi yang dinamakan 'Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217' ini menyuarakan akumulasi kekecewaan para pengemudi terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, yang dinilai tidak responsif.

Baca Juga: Daftar Tuntutan Ojek Online dalam Aksi Demo Driver Ojol Hari Ini

Sebelumnya, Igun menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan para pengemudi.

"Semenjak tidak ada juga tindak lanjut konkrit dari pihak pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online hingga sudah dua bulan berlalu semenjak para pengemudi transportasi online melakukan aksi damai demo besar ojol pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI," katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (21/7/2025).

Dalam aksi ini, para pengemudi membawa lima tuntutan utama, yaitu:

1. Menghadirkan Undang-Undang Transportasi Online atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
2. Menetapkan biaya sewa aplikasi menjadi 10 persen.
3. Membuat regulasi tarif untuk antaran barang dan makanan.
4. Melakukan audit investigatif terhadap perusahaan aplikator.
5. Menghapus sistem prioritas seperti aceng, slot, double order, hemat, dan member, serta mengembalikan semua pengemudi ke status reguler.

Rekayasa Lalu Lintas Situasional

Menanggapi aksi ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol Komarudin, menyatakan bahwa rekayasa tersebut bersifat situasional.

"Rekayasa situasional, mudah-mudahan bisa normal. Namun, sekira jumlahnya banyak maka akan kami rekayasa akses Jalan Merdeka Selatan," jelas Komarudin.