Suara.com - Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan dukungan total kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar gestur politik biasa, melainkan bentuk konsolidasi strategis di tengah minimnya opsi politik yang tersedia.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pernyataan terbuka Jokowi tersebut merupakan sinyal bahwa upaya membangun pengaruh di partai besar lain tak membuahkan hasil seperti yang direncanakan.
Hal itu disampaikan Feri ketika ditemui di Gedung Fakultas Hukum UI, Salemba, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025.
"Itu menjelaskan gambaran sedari awal partai ini didukung dan di-support oleh Jokowi dan sekaligus menunjukkan bahwa partai-partai tertentu yang diduga akan diambil alih oleh Jokowi tidak berhasil dilakukan pengambilalihan, dengan demikian tidak ada pilihan lain selain mensuport partai anaknya," ujar Feri.
Spekulasi yang beredar sejak tahun lalu menyebut bahwa Jokowi sempat menjajaki peluang masuk ke Partai Golkar, terlebih ketika Bahlil Lahadalia disebut-sebut hendak menantang posisi Airlangga Hartarto.
Namun, manuver tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil.
Menurut Feri, keterlibatan Jokowi dengan PSI sejatinya bukan hal baru. Arah keberpihakannya sudah bisa dibaca sejak Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, langsung menempati posisi ketua umum PSI hanya tiga hari setelah bergabung sebagai kader.
"Karena kebetulan yang akan mem-backup adalah orang yang sangat berkuasa dengan berbagai kepentingan," tambah Feri, menegaskan bahwa kekuatan politik Jokowi bisa memperbesar pengaruh PSI secara signifikan.
Dalam Kongres PSI yang digelar di Solo, Jokowi sendiri tidak lagi bermain kata-kata.
Baca Juga: Pidato Prabowo di Kongres PSI: Antara Canda, Sindiran, dan Harapan Kosong
Ia menyatakan langsung komitmennya untuk turun tangan penuh membantu PSI sebagai bentuk dukungan kepada putranya yang kini memimpin partai tersebut.
"Saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI," kata Jokowi dalam pidatonya.
Dengan pernyataan itu, Jokowi seolah telah menutup pintu kompromi dengan partai-partai besar dan memilih fokus membangun kendaraan politik sendiri melalui PSI—partai yang kini menjadi panggung utama bagi loyalitas politik keluarga.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan