Suara.com - Tuduhan serius mengenai kembalinya watak otoritarianisme di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilontarkan secara terbuka.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi disebut telah menjelma menjadi "Malin Kundang politik" yang mengkhianati amanat reformasi demi melanggengkan kekuasaan oligarki dan dinasti politik.
Kritik pedas ini datang dari Selamat Ginting, seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas). Dalam sebuah diskusi panas di Podcast Forum Keadilan TV, Ginting memaparkan analisisnya bahwa lanskap politik Indonesia kini berada dalam kondisi genting.
"Hampir semua pihak tersandera," ujar Ginting dikutip dari YouTube, menggambarkan cengkeraman kekuasaan yang menurutnya telah melumpuhkan banyak elemen bangsa.
Menurutnya, fenomena ini bukan isapan jempol, melainkan sebuah realitas yang didukung oleh berbagai indikasi kuat, salah satunya adalah intervensi kekuasaan hingga ke jantung pendidikan tinggi.
Ginting menyoroti proses pemilihan rektor di sejumlah universitas yang diduga kuat "dipengaruhi oleh presiden".
Jika ini benar, maka pilar kebebasan akademik sebagai penjaga nalar kritis bangsa tengah berada di ujung tanduk.
Kajian Ilmiah Perkuat Sinyal 'Authoritarian Revival'
Kekhawatiran yang disuarakan Ginting ternyata sejalan dengan berbagai kajian akademis yang mulai bermunculan. Ia merujuk pada beberapa buku yang secara spesifik membahas fenomena ini, seperti "The Jokowi Presidency: Indonesia's Decade of Authoritarian Revival" dan "Kronik Otoritarianisme Indonesia".
Baca Juga: Dokter Tifa Sebut Tukang Cetak Ijazah Jokowi dan Pembakar Pasar Pramuka Sudah Ditemukan, Siapa?
Kehadiran karya-karya ilmiah ini menjadi sinyal bahwa dugaan kemunduran demokrasi bukan lagi sekadar opini, melainkan telah menjadi subjek penelitian serius.
"Situasi ini seolah membawa Indonesia kembali ke era demokrasi terpimpin dan otoritarianisme," tegas Ginting, menyiratkan bahwa perjuangan reformasi selama puluhan tahun terancam sia-sia di bawah kepemimpinan Jokowi.
Dari 'Wong Cilik' Menjadi 'Troublemaker' Bangsa?
Dalam analisisnya, Selamat Ginting tak ragu menyebut Jokowi sebagai "troublemaker bagi bangsa".
Menurutnya, di balik citra sederhana dan merakyat yang berhasil "menghipnosis masyarakat", telah lahir "monster oligarki dan dinasti politik yang merusak pondasi demokrasi".
Panggung kekuasaan Jokowi, lanjut Ginting, dirancang oleh "desainer kekuasaan profesional" yang bekerja di sekelilingnya. Puncak dari kritik ini adalah penyematan julukan "Malin Kundang politik".
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
Terkini
-
Minta RUU Pidana Mati Segera Dibahas DPR, Wamenkum Usul Metode Suntik dan Kursi Listrik
-
Pegawai SPPG Mau Dijadikan ASN, Alvin Lie Punya Kekhawatiran seperti Ini
-
Gubernur Pramono: Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Ratusan Ribu Pekerja Terserap
-
Duit Pemerasan Bupati Pati Disetor Pakai Karung, Isinya Sampai Recehan Rp10 Ribu
-
Insiden Udara di Bali, Kronologi Helikopter Raffi Ahmad Alami Gangguan Akibat Kabut Tebal
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
-
Dasco Luruskan Isu Pencalonan Thomas Djiwandono: Diusulkan BI, Sudah Mundur dari Gerindra
-
Tembus 25,5 Juta Penumpang di 2025, Layanan Gratis Transportasi Jakarta Berlanjut Tahun Ini
-
E-Voting dan Masa Depan Pemilu Indonesia, Sudah Siapkah Kita?
-
Mahfud MD Soroti Masa Depan Demokrasi: Vonis Rudi S. Kamri Keliru, RUU Disinformasi Jangan Ujug-ujug