Suara.com - Tuduhan serius mengenai kembalinya watak otoritarianisme di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilontarkan secara terbuka.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi disebut telah menjelma menjadi "Malin Kundang politik" yang mengkhianati amanat reformasi demi melanggengkan kekuasaan oligarki dan dinasti politik.
Kritik pedas ini datang dari Selamat Ginting, seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas). Dalam sebuah diskusi panas di Podcast Forum Keadilan TV, Ginting memaparkan analisisnya bahwa lanskap politik Indonesia kini berada dalam kondisi genting.
"Hampir semua pihak tersandera," ujar Ginting dikutip dari YouTube, menggambarkan cengkeraman kekuasaan yang menurutnya telah melumpuhkan banyak elemen bangsa.
Menurutnya, fenomena ini bukan isapan jempol, melainkan sebuah realitas yang didukung oleh berbagai indikasi kuat, salah satunya adalah intervensi kekuasaan hingga ke jantung pendidikan tinggi.
Ginting menyoroti proses pemilihan rektor di sejumlah universitas yang diduga kuat "dipengaruhi oleh presiden".
Jika ini benar, maka pilar kebebasan akademik sebagai penjaga nalar kritis bangsa tengah berada di ujung tanduk.
Kajian Ilmiah Perkuat Sinyal 'Authoritarian Revival'
Kekhawatiran yang disuarakan Ginting ternyata sejalan dengan berbagai kajian akademis yang mulai bermunculan. Ia merujuk pada beberapa buku yang secara spesifik membahas fenomena ini, seperti "The Jokowi Presidency: Indonesia's Decade of Authoritarian Revival" dan "Kronik Otoritarianisme Indonesia".
Baca Juga: Dokter Tifa Sebut Tukang Cetak Ijazah Jokowi dan Pembakar Pasar Pramuka Sudah Ditemukan, Siapa?
Kehadiran karya-karya ilmiah ini menjadi sinyal bahwa dugaan kemunduran demokrasi bukan lagi sekadar opini, melainkan telah menjadi subjek penelitian serius.
"Situasi ini seolah membawa Indonesia kembali ke era demokrasi terpimpin dan otoritarianisme," tegas Ginting, menyiratkan bahwa perjuangan reformasi selama puluhan tahun terancam sia-sia di bawah kepemimpinan Jokowi.
Dari 'Wong Cilik' Menjadi 'Troublemaker' Bangsa?
Dalam analisisnya, Selamat Ginting tak ragu menyebut Jokowi sebagai "troublemaker bagi bangsa".
Menurutnya, di balik citra sederhana dan merakyat yang berhasil "menghipnosis masyarakat", telah lahir "monster oligarki dan dinasti politik yang merusak pondasi demokrasi".
Panggung kekuasaan Jokowi, lanjut Ginting, dirancang oleh "desainer kekuasaan profesional" yang bekerja di sekelilingnya. Puncak dari kritik ini adalah penyematan julukan "Malin Kundang politik".
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun