Pengamat Politik Tuding Isu Ijazah Jokowi Cuma Kedok: Ambisi Politik Liar Harus Dihentikan!

Suara.com - Panggung politik nasional kembali memanas. Di tengah transisi kekuasaan menuju pemerintahan Prabowo Subianto, isu lama yang sensitif kembali meledak: dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, lebih dari sekadar perdebatan otentisitas, isu ini dicurigai sebagai 'bom asap' politik untuk mengalihkan perhatian publik dari agenda-agenda krusial pemerintahan baru.

Analisis tajam ini datang dari Selamat Ginting, seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional. Menurutnya, polemik ijazah ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah manuver politik yang berisiko mengaburkan prioritas bangsa.

Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Podcast Forum Keadilan TV, Ginting menyebut bahwa perhatian besar publik terhadap kasus ini justru bisa menjadi bumerang. Di satu sisi, ia melihatnya sebagai sinyal positif.

"Kasus dugaan ijazah palsu menandakan bahwa bangsa Indonesia masih bermoral," ungkap Selamat Ginting dikutip pada Selasa (22/7/2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian tinggi terhadap integritas dan kejujuran seorang pemimpin, sebuah fondasi penting dalam demokrasi.

Namun, di sisi lain, Ginting mencium adanya agenda tersembunyi di balik masifnya sorotan terhadap isu ini.

Ia khawatir, energi publik yang terkuras habis untuk perdebatan ijazah akan membuat agenda-agenda strategis pemerintahan Prabowo Subianto lolos dari pengawasan kritis masyarakat.

Secara tegas, Ginting memperingatkan, "isu ijazah palsu menutupi agenda-agenda pemerintahan Prabowo lainnya". Ini menjadi sebuah alarm bahaya.

Baca Juga: Dokter Tifa Sebut Tukang Cetak Ijazah Jokowi dan Pembakar Pasar Pramuka Sudah Ditemukan, Siapa?

Saat publik sibuk menengok ke belakang, kebijakan-kebijakan fundamental seperti pembentukan kabinet, arah kebijakan ekonomi, hingga program 100 hari kerja presiden terpilih berpotensi berjalan tanpa sorotan memadai.

Lebih jauh, Ginting mengaitkan iklim politik yang mudah terdistraksi ini dengan warisan gaya kepemimpinan sebelumnya.

Ia menyoroti pentingnya memutus rantai ambisi politik yang tak terkendali, yang dapat merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan publik secara jangka panjang.

"Ambisi politik liar Jokowi harus dihentikan," tegasnya.

Menurutnya, dampak dari ambisi politik yang melampaui batas etika dan hukum bisa terus terasa, menciptakan preseden di mana kontroversi lebih diutamakan daripada substansi kebijakan.

Dampak paling nyata dari pengalihan isu ini, menurut Ginting, adalah lahirnya apatisme massal. Masyarakat yang lelah dengan drama politik berisiko kehilangan kepekaan terhadap masalah riil di depan mata.

"Masyarakat kini 'tidak lagi peduli dengan agenda pemerintahan dan masalah lain seperti banjir karena fokus pada isu ijazah'," pungkasnya.

Fenomena ini sangat berbahaya, sebab artinya persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti penanganan bencana, stabilitas harga, dan layanan publik, bisa terpinggirkan oleh hingar bingar politik elite.