Lewat Contract Farming, Pemprov DKI Penuhi Kebutuhan Pangan Jakarta

Ia menyampaikan, terkait lahan persawahan yang masih ada di Jakarta ini bisa dikembangkan untuk Agro Wisata terlebih Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan sudah mengusulkan agar anak sekolah boleh memilih eskul untuk lingkungan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyebut program contract farming penting untuk dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.

"Contract Farming penting dan perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu bentuk upaya penyediaan bahan pangan untuk warga Jakarta karena DKI Jakarta memiliki keterbatasan lahan pertanian," ujar Hasudungan kepada Suara.com, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, selain Karawang, program ini sudah dilakukan bersama dengan pemerintah daerah lainnya.

"Contract Farming sudah dilakukan di beberapa provinsi antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Contract farming dapat dilakukan dengan provinsi-provinsi lain yang surplus produksi pangan dan secara analisa usaha tani membawa keuntungan ekonomi bagi mitra kerja sama," tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai pentingnya menjalankan program contract farming secara inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, Pemprov DKI harus memastikan pelibatan warga Jakarta dalam rantai pengelolaan pangan, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu.

"Program ini bagus, inovatif, tapi jangan hanya menggandeng petani dari daerah lain. Warga Jakarta juga harus dilibatkan agar mereka turut merasakan manfaatnya," ujar Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Suara.com.

Trubus juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran karena program ini menyedot dana yang tidak sedikit. Ia menyebut DPRD DKI Jakarta perlu turut aktif mengawal agar anggaran tidak membengkak dan pelaksanaan program tetap efisien.

“Karena ini kebijakan dengan anggaran besar, maka pengawasan harus ketat. Jangan sampai ada pemborosan. Harus jelas juga apakah pembiayaannya murni dari Jakarta atau ada kontribusi dari daerah mitra,” katanya.

Baca Juga: Aksi Tolak RKUHAP di Gerbang Pancasila DPR

Ia juga mendorong Pemprov memanfaatkan lahan-lahan tidur di Ibu Kota yang bisa diubah menjadi lahan pertanian produktif.

"Tanah-tanah kosong, termasuk yang di pinggir sungai atau yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar, harus dimanfaatkan. Pemprov bisa bekerja sama dengan pemiliknya agar bisa ditanami, bahkan secara vertikal,” tutup Trubus. ***