Dianggap 'Beban' Politik, Rocky Gerung Sarankan Gibran Berkantor di Papua untuk Belajar

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah diskusi podcast, Rocky secara terang-terangan menyebut Gibran sebagai beban atau liability bagi Presiden Prabowo Subianto, seraya memberikan saran agar Gibran berkantor di Papua untuk belajar menjadi pemimpin.

Menurut Rocky, kehadiran Gibran dalam paket kepemimpinan nasional justru berpotensi menghambat agenda percepatan kemakmuran yang diusung Prabowo.

Ia menilai ada 'inkapasitas' dari Gibran yang menjadi persoalan mendasar.

"Gibran itu bukan harapan. Justru semua hal yang memungkinkan harapan Presiden untuk mempercepat kemakmuran itu dibatalkan oleh adanya inkapasitas dari Gibran. Jadi, Gibran itu adalah liability bagi Presiden tuh," ujar Rocky Gerung dalam Podcast Jangkrik Bos, seperti dikutip suara.com Rabu (23/7/2025).

Solusi: Sekolah Politik di Papua

Sebagai jalan keluar dari masalah inkapasitas tersebut, Rocky Gerung memberikan sebuah usulan yang provokatif.

Ia menyarankan agar Gibran untuk sementara waktu menepi dari panggung utama politik nasional dan menjalani sebuah pendidikan langsung di lapangan yang paling kompleks di Indonesia, yaitu Papua.

Menurutnya, ini adalah cara terbaik bagi Gibran untuk membekali diri jika serius ingin menjadi pemimpin di masa depan.

"Gibran mungkin sangat bagus kalau pergi ke Papua lalu tinggal di sana lama, supaya dia belajar tentang public policy, belajar tentang HAM, belajar tentang global politics, belajar tentang isu lingkungan, belajar tentang local culture, macam-macam," papar Rocky.

Baca Juga: Denny Indrayana Usulkan Prabowo Teken Perppu Pemberantasan Mafia Hukum

Saran ini, menurut Rocky, bukan tanpa alasan.

Papua dianggap sebagai kawah candradimuka yang ideal untuk mengasah kemampuan seorang pemimpin karena menyimpan seluruh kompleksitas masalah bangsa.

Isu-isu seperti hak asasi manusia (HAM), politik lokal yang dinamis, isu lingkungan, hingga posisi geopolitik di Pasifik menjadi tantangan nyata yang bisa membentuk kapasitas Gibran.

"Kalau dia ingin jadi pemimpin di masa depan, kita doronglah Mas Gibran untuk menetap aja di Papua," tambahnya.

Kekhawatiran Purnawirawan dan Situasi Darurat

Penilaian Rocky mengenai Gibran sebagai beban ini disebutnya juga menjadi kekhawatiran utama di kalangan para purnawirawan jenderal.

Menurutnya, para senior yang telah mengenal 'asam garam' di dunia politik memahami betul risiko yang bisa timbul jika terjadi situasi darurat nasional yang mengharuskan wakil presiden mengambil alih kendali.

"Nah, itu yang dicemaskan oleh para purnawirawan. Kalau terjadi kecelakaan politik atau sesuatu yang  sifatnya darurat sehingga Indonesia  idak ada, untuk sementara misalnya, dalam kendali Pak Prabowo, maka mesti ke wakil presiden kan. Nah, masalahnya di situ," ungkapnya.

Oleh karena itu, usulan agar Gibran belajar di Papua juga bisa dilihat sebagai cara untuk menjawab keraguan publik dan kalangan elite politik.

Jika berhasil melewati 'ujian' di Papua, Gibran dinilai bisa kembali ke panggung politik dengan legitimasi dan kapasitas yang lebih kuat, tidak lagi sekadar dianggap sebagai 'ban serep' dalam konstelasi kekuasaan.