Suara.com - Ketua Umum Partai Ummat, Amien Rais turut mengomentari dukungan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dia meyakini bahwa dukungan Jokowi tak menjamin PSI akan meningkat elektabilitasnya pada Pemilu 2029. Dia menyebut seiring berjalannya waktu Jokowi akan kehilangan pengaruh politiknya.
"Nah, empat tahun lebih yang akan datang, kemungkinan besar Jokowi akan mengalami erosi kekuatan politik, erosi trust atau kepercayaan masyarakat kepada Jokowi," kata Amien dikutip Suara.com dari chanel You Tube Amien Rais Official, Rabu (23/5/2025).
Dia menjelaskan bahwa dalam dunia politik akan selalu terjadi gejolak. Amien mengungkap sejumlah istilahnya, seperti political tsunami, political earthquake atau gemba politik, political dislocation atau ketidakstabilan politik, dan political deadlock atau politik yang menemui jalan buntu.
Apalagi katanya semakin bertambah usia, seseorang akan semakin lemah.
"Sesungguhnya sangat aneh kalau ada manusia tambah umurnya, tetapi juga tambah meningkat dan membabi buta amibsi politiknya. Itu saya tidak paham," ujar Amien.
Oleh karenanya, dia meyakini bahwa dukungan Jokowi, tidak akan mempengaruhi perolehan suara PSI pada Pemilu mendatang.
"Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah proses politik itu terus berjalan, mengalir tanpa bisa dicampur tangani oleh kekuatan manusia," ujarnya.
"Manusia memang bisa cawe-cawe, tapi ala kadarnya saja. Tahun 2029 masih empat tahun lebih, kita tidak pernah tahu persis apa yang kiranya yang akan kita alami," kata Amien mengingatkan.
Baca Juga: Jokowi Dijadwalkan Diperiksa di Solo Terkait Laporan Dugaan Fitnah Ijazah Palsu
Dalam Kongres PSI di Solo, Jokowi dengan tegas menyatakan, dirinya akan memberi dukungan penuh terhadap PSI.
Ia pun mengaku, akan bekerja keras untuk partai yang dipimpin putranya itu.
"Saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI," kata Jokowi.
PSI Jadi Kendaraan Politik Keluarga Jokowi
Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan dukungan total kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar gestur politik biasa, melainkan bentuk konsolidasi strategis di tengah minimnya opsi politik yang tersedia.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pernyataan terbuka Jokowi tersebut merupakan sinyal bahwa upaya membangun pengaruh di partai besar lain tak membuahkan hasil seperti yang direncanakan.
Berita Terkait
-
Profil Prof Koentjoro: Dulu Lantang di Petisi Bulaksumur, Kini Minta Sudahi Polemik Ijazah Jokowi
-
Roy Suryo Kantongi 10 Ijazah Pembanding, Kasus Ijazah Jokowi Makin Panas
-
Penasihat Hukum Ungkap Ijazah Jokowi Bukan Dokumen Privat: Siapa pun Bisa Akses
-
Jokowi Tenang, Penuduh Ijazah Palsu Ketar-ketir? Pakar Mikro Ekspresi Ungkap Kepanikan Tersembunyi
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Kubu Tom Lembong: Hakim Sengaja Abaikan Perintah Jokowi
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina