Suara.com - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) baru saja resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025).
Namun jadi sorotan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban malah dibongkar dan dihentikan.
Hal itu pun jadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam. Ia menilai adanya kejadian tersebut menjadi alarm keras.
"Penutupan Koperasi Merah Putih di Tuban ini bukan sekadar insiden kecil, tapi alarm keras bagi kita semua," kata Mufti kepada Suara.com, Rabu (23/7/2025).
"Selama pola pembangunan dilakukan secara top-down, tanpa hati, tanpa melibatkan rakyat yang sudah lebih dulu berkontribusi, maka yang terjadi ya begini programnya megah, tapi sebenernya kosong," Mufti menambahkan.
Ia meminta rakyat tak diabaikan lantaran sudah membangun usaha dari bawah. Menurutnya, adanya masalah itu juga bukan hanya sekedar urusan komunikasi.
"Saya yakin niat pemerintah baik. Tapi niat baik harus diikuti tata kelola yang jernih, tidak boleh ada penumpang gelap yang menunggangi proyek strategis ini hanya demi pencitraan atau keuntungan sepihak. Kalau ini tidak segera dievalusi sekarang, ke depan bisa lebih parah," ujarnya.
Mufti menilai, kasus Kopdes di Tuban tersebut bisa jadi cuma fenomena gunung es.
"Yang tampak di permukaan kecil, tapi yang terjadi di bawah bisa jauh lebih dalam dan kompleks. Misal ya soal pengabaian mitra lokal, konflik kepentingan, sampai hilangnya ruh koperasi sejati yang mestinya jadi alat perjuangan rakyat kecil," katanya.
Baca Juga: BRI Optimis Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Dorong Ekonomi Kerakyatan
Untuk itu, ia mendesak pola program yang serba seremonial dihentikan oleh pemerintah.
"Libatkan masyarakat secara utuh. Bangun koperasi itu bukan hanya soal struktur organisasi, tapi struktur kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun dari hati, bukan dari panggung-panggung mewah," pungkasnya.
Sebelumnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dibongkat dan dihentikan operasionalbya oleh pihak mitra, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat.
Padahal adanya Koperasi Desa Merah Putih baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025).
Keputusan itu diambil menyusul keluarnya surat pemutusan kerja sama yang dilayangkan manajemen perusahaan bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025, dan ditujukan kepada Kepala Desa Pucangan.
Direktur Utama PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni menyampaikan, pihaknya menarik diri karena merasa tidak disebut sebagai pihak yang selama ini telah mendukung penuh operasional KDMP dalam forum resmi peluncuran bersama presiden.
Tag
Berita Terkait
-
8 Lulusan Terbaik Peraih Bintang Adhi Makayasa 2025
-
Jalan Berliku Sang Perwira: Malik Gagal di Akmil, Takdir Membawanya Raih Adhi Makayasa dari Akpol
-
Sehari Usai Diresmikan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih di Tuban Ini Tutup
-
Dapat Instruksi Langsung dari Prabowo, Kapolri Kerahkan Tim Buru Mafia Beras Oplosan
-
Prabowo Blak-blakan soal Jadi Ketum Partai: Banyak Utang, Sering Dimaki-maki
Terpopuler
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
- 7 Rekomendasi Sabun Cuci Muka dengan Niacinamide untuk Mencerahkan Kulit Kusam
- John Heitingga: Timnas Indonesia Punya Pemain Luar Biasa
Pilihan
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
Terkini
-
Eks Penyidik KPK: Korupsi dan Uang Pelicin di Sektor Lingkungan Picu Bencana di Sumatra
-
DPR Desak Pusat Ambil Alih Pendanaan Bencana Sumatra karena APBD Daerah Tak Mampu
-
Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Sumatra Terus Dikebut, Kondisi di Aceh Paling Parah
-
Jelang Nataru 2025, Organda Soroti Jalan Rusak hingga Solar Langka
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Eks Wamenaker Noel
-
Upaya Pemprov DKI Selamatkan Muara Angke dari Ancaman Banjir Rob
-
Utang KUR Petani Korban Bencana Sumatra Dihapus, DPR Nilai Masih Belum Cukup
-
Update Tanggul Muara Baru Bocor Air Laut: Dinas SDA DKI Klaim Sudah Diperbaiki
-
Gubsu Bobby Nasution Bilang Kerugian Akibat Banjir-Longsor di Sumut Rp 9,98 Triliun
-
Penting! Tanggul di Utara Jakarta Saat Ini Bukan Giant Sea Wall, Ini Kata Pemprov DKI