Suara.com - Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri jadi salah satu alasan utama banyak anak muda pilih bekerja di luar negeri. Namun, lantaran ingin cepat bisa bekerja di luar negeri, tak sedikit dari mereka memilih jalan pintas dengan menggunakan prosedur ilegal.
Kanit 2 Subdit III DIT Tindak Pidana PPPA dan PPO Bareskrim Polri, AKBP Berry, mengatakan prosedur ilegal itu menyebabkan seseorang rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Jadi berangkatnya melalui jalur-jalur tikus, jalur-jalur ilegal. Misalnya di wilayah Riau, di wilayah Batam, menyeberang tanpa dilengkapi dengan dokumen," kata Berry dalam diskusi publik 17 tahun LPSK di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Berdasarkan proses assessment, Bareskrim Polri menemukan kalau alasan para korban mau bekerja ke luar negeri karena tergiur gaji besar serta sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.
"Mereka mau kerja di luar dengan gaji yang besar. Karena susah nyari kerja di sini, alasannya begitu semua, hampir seluruhnya," kata Berry.
Hal lain yang juga mengejutkan, kata Berry, kebanyakan korban TPPO itu saat ini juatru dari kalangan berpendidikan tinggi.
"Yang membuat kita kaget itu adalah sebagian besar warga negara kita ini adalah mereka yang berpendidikan. Banyak yang sudah S1, yang sudah berpendidikan, jarang yang tidak sekolah," tuturnya.
Temuan itu sejalan dengan data dari Kementerian Luar Negeri yang mencatat kalau korban TPPO saat ini didominasi oleh kelompok usia Gen Z.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha menyebutkan kalau beberapa korban bahkan ada yang berpendidikan S2.
Baca Juga: Kantor di Bogor-Bekasi, Jaringan Judol China-Kamboja Kantongi Rp20 M, Gaji Operatornya Bikin Melongo
Menurut Judha, perubahan karakteristik korban ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menangani kasus TPPO tidak hanya menyangkut jumlah yang terus meningkat, tetapi juga kerumitan dalam penanganan kasusnya.
Berita Terkait
-
Kemlu: Korban TPPO di Luar Negeri Didominasi Gen Z, Banyak yang Terjebak Online Scam
-
Pablo Benua dan Istri Dilaporkan ke Bareskrim, Kasus Apa?
-
Gaji Menggiurkan Operator Judi Online, Rp10 Juta per Bulan di Balik Jaringan China-Kamboja?
-
Kantor di Bogor-Bekasi, Jaringan Judol China-Kamboja Kantongi Rp20 M, Gaji Operatornya Bikin Melongo
-
Sindikat Judol Jaringan KambojaChina Dibongkar Bareskrim Polri, 22 Tersangka Ditangkap
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi