Suara.com - Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang bermula dari operasi senyap kini memasuki babak baru yang lebih menegangkan.
Setelah membongkar praktik lancung bernilai ratusan miliar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menemukan tumpukan uang tunai Rp 2,8 miliar dan dua pucuk senjata api di rumah Kepala Dinas PUPR Sumut, tetapi kini juga mengarahkan bidikannya ke pejabat di institusi Kejaksaan.
Pusaran kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir liar.
Setelah menetapkan lima tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memanggil Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, untuk diperiksa sebagai saksi.
Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam penyidikan yang sebelumnya telah menjerat Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumut, Topan Ginting.
Pemanggilan seorang jaksa aktif ini sontak memicu perhatian, menyoroti adanya prosedur antar-lembaga yang harus ditempuh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah bersurat secara resmi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
"KPK sudah berkirim surat, jadi kemarin sebelum dilakukan penjadwalan pada hari Jumat, penyidik sudah berkirim surat ke kejaksaan Agung terkait dengan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
“Koordinasi komunikasi sudah dilakukan dan teman-teman penyidik juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di kejaksaan dan semua berjalan baik.”
Baca Juga: Lampu Hijau untuk KPK, Kejagung Persilakan Kajari Mandailing Natal Diperiksa Kasus Korupsi di Sumut
Di sisi lain, Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna menegaskan pentingnya kepatuhan pada aturan main.
"Lakukan saja sesuai mekanisme yang ada. Pemanggilan ketika dia melaksanakan tugas ada aturan kami, sudah dilalui nggak?” kata Anang, Selasa (22/7/2025).
"Harus dong, semua ada etika ada aturannya."
Temuan Fantastis
Pemanggilan terhadap Kajari Mandailing Natal ini merupakan pengembangan dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK pasca-OTT.
Salah satu temuan paling mengejutkan datang dari kediaman Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, di mana penyidik menemukan tumpukan uang tunai dan dua pucuk senjata api.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
Terkini
-
Ketua Komisi X DPR RI: Pengajaran Bahasa Portugis Idealnya Diujicobakan di NTT Terlebih Dahulu
-
Jaringan Korupsi Haji 'Dikupas' Tuntas: 70 Persen Biro Travel Sudah Buka Suara ke KPK
-
Lahan Kuburan Menipis, Ini Alasan Pramono 'Sulap' Pemakaman Era COVID-19 di Rorotan jadi TPU
-
Penting Buat Peserta Jakarta Running Festival 2025! Ini 9 Titik Parkir di Sekitar GBK yang Disiapkan
-
KPK Ungkap Ada Pengkondisian Mesin EDC dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Geledah Kantor Bea Cukai, Kejagung Ogah Beberkan Detail Kasusnya, Mengapa?
-
Setelah Pembalap, KPK Panggil Anak Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, Tapi Mangkir...
-
BGN Proses Internal Kepala SPPG di Bekasi yang Lecehkan dan Aniaya Staf, Segera Dinonaktifkan
-
Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Transformasi Sistem Pensiun Nasional di Era Digital
-
Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK