Suara.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Kapolda Sumut Irjen Wishnu Hermawan Februanto, dan seluruh instansi terkait merancang inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut tahun 2025.
Khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sejumlah inovasi untuk mengoptimalkan PAD yang berasal dari PKB dan BBNKB, di antaranya memaksimalkan pelayanan e-samsat, pembayaran dengan aplikasi QRIS, pemutihan pajak.
Pembayaran pajak dengan sistem dicicil, Bus Saminten, Bus Samkel CFD, WA Blast, Kiosk Samsat, serta razia terpadu kepatuhan pembayaran PKB.
Demikian dikatakan Bobby dalam Rapat Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Aula Kantor Bapenda Provsu, Rabu 23 Juli 2025.
"Pajak yang paling besar diterima oleh Sumut adalah PKB dan BBNKB. Untuk e-samsat ini akan diperbaruhi, bisa menjadi tempat one stop service. Aplikasi ini harus dipastikan keamanan dan penerimaan pendapatannya. Kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat, tentang pemutihan pajak," kata Bobby.
Berdasar data Bapenda Sumut realisasi pajak daerah hingga per 22 Juli 2025 mencapai Rp 2.475.822.523.527. Nilai itu berasal dari PKB sebesar Rp 711.910.236.131, BBNKB sebesar Rp 441.841.859.739.
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 819.572.423.645, Pajak Air Permukaan Rp 28.101.820.838, Pajak Rokok Rp 473.583.270.585, opsen MBLB Rp 812.912.589.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor menyampaikan stragtegi pelayanan kesamsatan seperti mengupgrade atau mengupdate aplikasi mobile e-Samsat Sumut, sesuai ketentuan Regident dan data kependudukan.
Aplikasi ini menggunakan fitur validasi face recognition (FR) yang terintegrasi dengan ERI dan Dukcapil, untuk mendapatkan status data kendaraan yang valid. Selama ini e-Samsat hanya menggunakan NIK saja.
"Upaya lainnya dengan menyediakan layanan Bus Saminten. Yakni layanan pembayaran PKB pada Sabtu malam dan Minggu pagi, yang beroperasional di Binjai dan Pematangsiantar. Kemudian bus Samkel CFD, layanan pembayaran PKB pada Minggu pagi di Lapangan Merdeka Medan," ucapnya.
Selain itu, operasional layanan Samsat juga akan dilaksanakan hingga malam hari. Layanan ini berada di 29 titik yang tersebar di sejumlah daerah di Sumut seperti Medan, Lubuk Pakam, Binjai, Kisaran, Pematangsiantar, Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah.
Tebing Tinggi, Stabat, Aek Kanopan, Kota Pinang, Lima Puluh, Tarutung, Sidikalang, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pangkalan Brandan, Tanjungbalai, Pandan, Sipirok, Panyabungan, Sibuhuan, Gunung Tua, Sibolga, Natal, Teluk Dalam.
Untuk mendukung optimalisasi PAD Sumut, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan siap mendukung semua kebijakan gubernur dalam mempermudah masyarakat membayar pajak.
Berdasar catatan Korlantas, setiap tahun terdapat 300.000 unit motor yang masuk ke Sumut. Sementara jumlah data kendaraan yang terdaftar sebanyak 7,5 juta unit.
"Permudahlah orang membayar pajak, jangan dipersulit. Kalau inovasi-inovasi tadi sudah disampaikan oleh kepala badan, maka kita membantu menegakkan hukumnya. Saya yakin kalau Pemda mendapatkan bantuan dana yang sangat besar tentunya juga akan mengalir kepada masyarakat," katanya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Punya Tiga Opsi Hadapi Tekanan Fiskal, Salah Satunya Tambah Utang
-
Menkeu Ancam Kejar Peserta Tax Amnesty Bandel, PPATK Ikut Telusuri Dana Masuk
-
Mobil Listrik Bakal Kena Pajak di Jakarta, Mengapa Sekarang? Siapa yang Terdampak?
-
Bobby Nasution Jadi Gubernur Sumut Pertama yang Berkantor di Kepulauan Nias
-
Rakyat Tidak Keberatan Membayar Pajak, Asal Negara Tahu Cara Mengelolanya
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim