Suara.com - Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan terus berlanjut di tahun 2025. Namun, ada satu kata kunci yang kini menjadi penentu nasib jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Desil. Salah posisi desil, siap-siap bantuan Anda bisa hangus.
Mengetahui posisi desil menjadi sangat krusial. Desil adalah sebuah indikator tingkat kesejahteraan yang digunakan pemerintah untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar berhak.
Posisi Anda dalam kelompok desil inilah yang menentukan apakah Anda akan tetap menerima bansos atau justru dicoret dari daftar.
Menurut aturan, jika Anda masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5, maka Anda masih dianggap memenuhi syarat sebagai penerima bansos PKH dan BPNT. Sebaliknya, jika posisi Anda berada di desil 6 ke atas, Anda dinilai sudah lebih mampu secara ekonomi dan tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.
Lantas, bagaimana cara mengetahui Anda berada di desil berapa? Kini, pengecekan bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui ponsel Anda.
Langkah-langkah Cek Posisi Desil Bansos 2025:
Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iPhone).
Buka aplikasi dan lakukan registrasi untuk membuat akun baru. Pastikan data pribadi yang dimasukkan sesuai dengan KTP.
Setelah berhasil masuk, klik menu “Profil” di dalam aplikasi.
Baca Juga: Rokok & Skincare Kini Setara Beras? Kontroversi Bansos di Gunungkidul Picu Pertanyaan Mendasar
Posisi desil Anda akan langsung ditampilkan di halaman profil tersebut.
Jika aplikasi menunjukkan Anda berada di desil 1 sampai 5, artinya Anda masih aman sebagai penerima bansos. Namun, jika yang muncul adalah desil 6, 7, 8, atau lebih tinggi, maka Anda dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima BPNT maupun PKH.
Proses penentuan ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat kini bisa lebih mudah memantau status mereka secara mandiri dan berkala.
Berita Terkait
-
Rokok & Skincare Kini Setara Beras? Kontroversi Bansos di Gunungkidul Picu Pertanyaan Mendasar
-
Cara Daftar DTKS Offline dan Online Lewat Hp, Ini Langkah-langkahnya
-
Program BSU 2025 Lanjut atau Tidak? Ini Penjelasan Resmi Pemerintah
-
Penyebab BSU Batal Disalurkan, Jutaan Orang Tidak Jadi Terima Bantuan Subsidi Upah
-
Siapa yang Berhak Menerima Bantuan PIP 2025, Ini Penjelasannya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
Terkini
-
Buruh Jakarta Masih Ngotot Tolak Gaji Rp5,7 Juta, Pramono Anung: Urusan UMP Sudah Selesai!
-
KPK Periksa Seorang Pegawai BUMN dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Ada Demo di Depan Kantor Wapres Kebon Sirih, Massa Aksi: Ijazahmu Mana?
-
Satpol PP DKI Bakal Gelar Operasi Senyap Sasar Peredaran Tramadol di Jakarta
-
Berawal dari Teguran, Warga Cengkareng Justru Jadi Korban Keganasan Pencuri Kabel
-
Anggota Komisi III DPR 'Semprot' Kapolres Sleman: Kalau Saya Kapolda, Anda Sudah Saya Berhentikan
-
Viral Kasus Penjual Es Gabus: Polisi Bantah Ada Penganiayaan, Propam Tetap Lakukan Pemeriksaan
-
5 Fakta Tiga Desa di Nunukan Masuk Malaysia: Bukan Hilang Total, Ini yang Sebenarnya Terjadi!
-
Di Depan DPR Kapolres Sleman Ngaku Dilema di Kasus Hogi Minaya: Hati Saya Seakan Terkapar
-
Di Balik Duka Longsor Bandung Barat, Adakah Dosa Pembangunan yang Diabaikan Pemerintah?