Nasib IKN di Ujung Tanduk? Kehadiran Gibran dan ASN Jadi Kunci Pembuktian

Suara.com - Desakan agar pemerintah segera memulai operasional di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menguat. Tujuannya satu: memberikan kepastian tegas soal masa depan megaproyek tersebut.

Keraguan publik mencuat dalam beberapa waktu terakhir yang dipicu batalnya rencana upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di sana, serta usulan dari Partai NasDem yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mulai berkantor di IKN.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Menurutnya, kehadiran aktivitas pemerintahan di IKN secara otomatis akan menjawab spekulasi bahwa IKN adalah proyek mangkrak.

"Saya kira memang secara prinsip kalau sudah mulai ada aktivitas, dipastikan pindah ke sana, saya kira orang tak lagi akan berspekulasi sebenarnya bagaimana nasib IKN? Bagaimana masa depan IKN? Itu akan berakhir secara otomatis," kata Adi dikutip Suara.com dari chanel You Tube Adi Prayitno Official pada Jumat (25/7/2025).

Lebih lanjut, Adi mengusulkan agar langkah awal ini dapat dimulai dengan perpindahan pejabat dari kementerian-kementerian terkait hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena secara perlahan sudah mulai dibangun, apa aktivitas pemerintahan? Apa aktivitas ASN? Termasuk juga ekosistem kehidupan- yang kemudian di inisiatif sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan secara merata," kata Adi.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan tujuan awal pemindahan ibu kota ke Kalimantan, yaitu untuk menciptakan pemerataan pembangunan agar tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Dan pemerataan ekonomi juga menyebar ke daerah-daerah lain terutama di luar Jawa, salah satunya dengan cara menjadikan IKN sebagai salah satu pusat kekuasaan dan pusat pemerintahan," kata Adi.

Baca Juga: Istana Terima Semua Masukan, Tapi Tak Ada Rencana Bikin Aturan Wapres Gibran Ngantor di IKN

Sebelumnya, selain ada usulan agar Wapres Gibran berkantor di IKN, Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Aria Bima, mengusulkan seluruh BUMN untuk berkantor di IKN.

Hal itu diusulkan agar tak ada kekosongan aktivitas dan pemerintahan juga belum berpindah. 

Hal itu disampaikan Aria menanggapi sikap NasDem yang meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

"Nah, ini yang kedua penting. Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (22/7/2025). 

Ia mengatakan, dengan begitu ekonomi di wilayah tengah nantinya akan bisa hidup. 

"Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat," katanya. 

Nantinya, kata dia, gedung-gedung kosong di Jakarta yang tak terpakai bisa dijual, hasilnya nanti untuk membangun gedung di IKN untuk BUMN. 

"Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," ujarnya.