Gibran, ASN, dan BUMN: Siapa Duluan yang Ngantor di IKN?

Suara.com - Desakan agar pemerintah segera menjalankan aktivitas operasional di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menguat.

Langkah ini dinilai penting untuk menjawab keraguan publik yang belakangan kembali mencuat, terutama setelah batalnya upacara 17 Agustus dipusatkan di wilayah ibu kota baru.

Selain itu, wacana dari Partai NasDem yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di IKN turut menambah tekanan agar pemerintah segera memberi sinyal konkret atas komitmen pemindahan ibu kota negara.

Dukungan atas usulan tersebut datang dari kalangan akademisi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa kehadiran aktivitas pemerintahan secara fisik di IKN akan otomatis mengakhiri spekulasi negatif mengenai masa depan proyek tersebut.

Hal itu disampaikan Adi di kanal YouTuber Adi Prayitno Official, beberapa waktu lalu.

“Saya kira memang secara prinsip kalau sudah mulai ada aktivitas, dipastikan pindah ke sana, saya kira orang tak lagi akan berspekulasi sebenarnya bagaimana nasib IKN? Bagaimana masa depan IKN? Itu akan berakhir secara otomatis,” kata Adi.

Menurutnya, kehadiran fisik para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi titik awal bagi pembangunan ekosistem pemerintahan yang nyata di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ia menyarankan agar perpindahan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diikuti pula oleh aktivitas birokrasi yang sesungguhnya.

Baca Juga: Kapolri Minta Hima Persis Bersinergi Kawal Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Karena secara perlahan sudah mulai dibangun, apa aktivitas pemerintahan? Apa aktivitas ASN? Termasuk juga ekosistem kehidupan—yang kemudian di inisiatif sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan secara merata,” ujarnya.

Adi menambahkan bahwa langkah ini juga akan memperkuat semangat utama pemindahan ibu kota, yaitu pemerataan pembangunan dan ekonomi lintas wilayah.

“Dan pemerataan ekonomi juga menyebar ke daerah-daerah lain terutama di luar Jawa, salah satunya dengan cara menjadikan IKN sebagai salah satu pusat kekuasaan dan pusat pemerintahan,” ucapnya.

Usulan Konkret: Mulai dari BUMN hingga Keppres Pemindahan

Dukungan terhadap pengaktifan IKN juga datang dari kalangan parlemen.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengusulkan agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai memindahkan aktivitas kantornya ke IKN.

Ia menilai kehadiran BUMN akan mengisi kekosongan aktivitas pemerintahan yang hingga kini belum sepenuhnya berjalan di lokasi tersebut.

“Nah, ini yang kedua penting. Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” kata Aria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Menurut Aria, kebijakan ini juga bisa menjadi solusi fiskal, baik bagi Jakarta maupun bagi IKN.

“Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat,” tuturnya.

Aria juga menyarankan agar gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang tidak lagi terpakai bisa dijual, dan hasilnya digunakan untuk membangun kantor baru di IKN bagi BUMN.

“Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN,” pungkasnya.