Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hampir terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.
Mahfud mengungkap sempat didatangi Raja Juli Antoni yang saat itu masih menjabat sebagai Sekjen PSI untuk meminta pertolongan. Dia mengakui saat itu harus turun tangan.
"Pada 10 November, sekitar Hari Pahlawan gitu,) Raja Juli datang ke saya," katanya dikutip Suara.com dari channel YouTube Mahfud MD Official pada Senin (28/7/2025).
Kepadanya Raja menyebut bahwa PSI tidak lolos bukan karena tidak memenuhi syarat, tapi sengaja tidak diloloskan. Raja Juli pun membandingkan partainya dengan Partai Gelora.
"Ini tidak adil. Kenapa? Itu partai Gelora sama. Sama situasinya. Di sini kabupaten ini tidak terpenuhi, provinsi ini begini. Kami sama. Tapi partai Gelora lolos. Kami tidak lolos," kata Mahfud mengulang pernyataan Raja Juli.
Mahfud sempat memastikan kembali kepada Raja Juli. Setelah mendapatkan sejumlah bukti, Mahfud kemudian menghubungi Sekjen KPU.
"Saya tanya. 'Pak, saya tidak ikut campur ya. Saya ini pemerintah. Tapi kalau KPU itu tidak benar, yang dituduh pemerintah. Itu PSI kok tidak lolos, Partai Gelora lolos?', " kata Mahfud saat itu.
Mahfud pun mendapat informasi bahwa keputusan itu merupakan perintah pimpinan KPU. Dia juga mendapat informasi dari Raja Juli bahwa Gelora diloloskan karena ada yang mengoperasikannya.
Sementara PSI dianggap mengganggu suara partai lain sehingga tidak diloloskan. Mahfud kemudian bertemu Hasyim Asy'ari yang saat itu menjabat Ketua KPU.
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Putusan MK Soal Jadwal Pemilu: MK Tidak Punya Wewenang!
"Rupanya dia (Hasyim) sudah dengar tuh, bahwa ada keributan. 'Mas Hasyim ini kok ada begini KPU?' 'Iya Pak saya sudah dengar. Nanti kita selesaikan'," ujar Mahfud mengulang pembicaraan dengan Hasyim.
Belakangan setelah Mahfud MD turun tangan, PSI akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2024. Selain itu Partai Ummat yang juga sempat dinyatakan tidak lolos turut berteriak, dan mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Sempat Bela Kejagung, Mahfud MD Klarifikasi Mengapa Vonis Tom Lembong Tidak Tepat!
-
Tak Ada Ampun, Menhut Raja Juli Bakal Umumkan Para Pembakar Hutan ke Publik
-
Skandal APBD DKI: Server Rp1,7 Miliar, Proyektor Museum Lebih Mahal dari Mobil?
-
Tom Lembong Divonis karena 'Kapitalis', Mahfud MD: Apa Norma Hukum yang Dipakai Hakim?
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif