Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hampir terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.
Mahfud mengungkap sempat didatangi Raja Juli Antoni yang saat itu masih menjabat sebagai Sekjen PSI untuk meminta pertolongan. Dia mengakui saat itu harus turun tangan.
"Pada 10 November, sekitar Hari Pahlawan gitu,) Raja Juli datang ke saya," katanya dikutip Suara.com dari channel YouTube Mahfud MD Official pada Senin (28/7/2025).
Kepadanya Raja menyebut bahwa PSI tidak lolos bukan karena tidak memenuhi syarat, tapi sengaja tidak diloloskan. Raja Juli pun membandingkan partainya dengan Partai Gelora.
"Ini tidak adil. Kenapa? Itu partai Gelora sama. Sama situasinya. Di sini kabupaten ini tidak terpenuhi, provinsi ini begini. Kami sama. Tapi partai Gelora lolos. Kami tidak lolos," kata Mahfud mengulang pernyataan Raja Juli.
Mahfud sempat memastikan kembali kepada Raja Juli. Setelah mendapatkan sejumlah bukti, Mahfud kemudian menghubungi Sekjen KPU.
"Saya tanya. 'Pak, saya tidak ikut campur ya. Saya ini pemerintah. Tapi kalau KPU itu tidak benar, yang dituduh pemerintah. Itu PSI kok tidak lolos, Partai Gelora lolos?', " kata Mahfud saat itu.
Mahfud pun mendapat informasi bahwa keputusan itu merupakan perintah pimpinan KPU. Dia juga mendapat informasi dari Raja Juli bahwa Gelora diloloskan karena ada yang mengoperasikannya.
Sementara PSI dianggap mengganggu suara partai lain sehingga tidak diloloskan. Mahfud kemudian bertemu Hasyim Asy'ari yang saat itu menjabat Ketua KPU.
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Putusan MK Soal Jadwal Pemilu: MK Tidak Punya Wewenang!
"Rupanya dia (Hasyim) sudah dengar tuh, bahwa ada keributan. 'Mas Hasyim ini kok ada begini KPU?' 'Iya Pak saya sudah dengar. Nanti kita selesaikan'," ujar Mahfud mengulang pembicaraan dengan Hasyim.
Belakangan setelah Mahfud MD turun tangan, PSI akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2024. Selain itu Partai Ummat yang juga sempat dinyatakan tidak lolos turut berteriak, dan mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Sempat Bela Kejagung, Mahfud MD Klarifikasi Mengapa Vonis Tom Lembong Tidak Tepat!
-
Tak Ada Ampun, Menhut Raja Juli Bakal Umumkan Para Pembakar Hutan ke Publik
-
Skandal APBD DKI: Server Rp1,7 Miliar, Proyektor Museum Lebih Mahal dari Mobil?
-
Tom Lembong Divonis karena 'Kapitalis', Mahfud MD: Apa Norma Hukum yang Dipakai Hakim?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Bukan Reshuffle Besar-besaran, Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Bakal Ganti Wamenkeu
-
Juda Agung Disebut Kandidat Kuat Wamenkeu, Istana Tegaskan Belum Ada Keputusan
-
Terjaring OTT KPK, Eks Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto Ajukan Praperadilan
-
Bela Istri yang Dijambret, Pengacara Sebut Hogi Minaya Kejar Pelaku untuk Selamatkan Tagihan Snack
-
Isu Reshuffle Memanas: Antara 'Anak Ideologis' dan 'Keponakan', Siapa yang Bertahan di Kabinet?
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek