Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hampir terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.
Mahfud mengungkap sempat didatangi Raja Juli Antoni yang saat itu masih menjabat sebagai Sekjen PSI untuk meminta pertolongan. Dia mengakui saat itu harus turun tangan.
"Pada 10 November, sekitar Hari Pahlawan gitu,) Raja Juli datang ke saya," katanya dikutip Suara.com dari channel YouTube Mahfud MD Official pada Senin (28/7/2025).
Kepadanya Raja menyebut bahwa PSI tidak lolos bukan karena tidak memenuhi syarat, tapi sengaja tidak diloloskan. Raja Juli pun membandingkan partainya dengan Partai Gelora.
"Ini tidak adil. Kenapa? Itu partai Gelora sama. Sama situasinya. Di sini kabupaten ini tidak terpenuhi, provinsi ini begini. Kami sama. Tapi partai Gelora lolos. Kami tidak lolos," kata Mahfud mengulang pernyataan Raja Juli.
Mahfud sempat memastikan kembali kepada Raja Juli. Setelah mendapatkan sejumlah bukti, Mahfud kemudian menghubungi Sekjen KPU.
"Saya tanya. 'Pak, saya tidak ikut campur ya. Saya ini pemerintah. Tapi kalau KPU itu tidak benar, yang dituduh pemerintah. Itu PSI kok tidak lolos, Partai Gelora lolos?', " kata Mahfud saat itu.
Mahfud pun mendapat informasi bahwa keputusan itu merupakan perintah pimpinan KPU. Dia juga mendapat informasi dari Raja Juli bahwa Gelora diloloskan karena ada yang mengoperasikannya.
Sementara PSI dianggap mengganggu suara partai lain sehingga tidak diloloskan. Mahfud kemudian bertemu Hasyim Asy'ari yang saat itu menjabat Ketua KPU.
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Putusan MK Soal Jadwal Pemilu: MK Tidak Punya Wewenang!
"Rupanya dia (Hasyim) sudah dengar tuh, bahwa ada keributan. 'Mas Hasyim ini kok ada begini KPU?' 'Iya Pak saya sudah dengar. Nanti kita selesaikan'," ujar Mahfud mengulang pembicaraan dengan Hasyim.
Belakangan setelah Mahfud MD turun tangan, PSI akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2024. Selain itu Partai Ummat yang juga sempat dinyatakan tidak lolos turut berteriak, dan mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga akhirnya berhak mengikuti Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Sempat Bela Kejagung, Mahfud MD Klarifikasi Mengapa Vonis Tom Lembong Tidak Tepat!
-
Tak Ada Ampun, Menhut Raja Juli Bakal Umumkan Para Pembakar Hutan ke Publik
-
Skandal APBD DKI: Server Rp1,7 Miliar, Proyektor Museum Lebih Mahal dari Mobil?
-
Tom Lembong Divonis karena 'Kapitalis', Mahfud MD: Apa Norma Hukum yang Dipakai Hakim?
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Proaktif, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih
-
Target Beres Hari Ini! KCI Kebut Evakuasi KRL yang Tabrakan di Bekasi dan Audit Ulang Jalur
-
Cair Secepat Mungkin! Jasa Raharja Siapkan Rp50 Juta bagi Ahli Waris Korban Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Usulan Aula Dansa Donald Trump Picu Perdebatan di Kongres AS soal Anggaran