Guyonan Seksis Dedi Mulyadi Disemprot Komnas Perempuan: Itu Kekerasan Seksual dan Bisa Dipidana

Suara.com - Sebuah candaan yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat kunjungan kerja bersama Menteri Kesehatan berbuntut panjang.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan teguran keras, mendesak sang gubernur untuk berhenti melontarkan gurauan bernada seksis yang merendahkan tubuh dan pengalaman perempuan.

Insiden ini bukan lagi sekadar masalah etika, tetapi telah masuk ke ranah hukum. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa humor seksis kini adalah bentuk kekerasan seksual yang dapat dijerat pidana, sebuah peringatan keras bagi semua pejabat publik di Indonesia.

Pernyataan tegas datang langsung dari Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih. Ia tidak menutupi kekecewaan atas perilaku seorang pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan.

"Kami mengimbau KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk berhenti dan tidak mengulangi candaan dan gurauan seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan tugas dan kesehariannya sebagai pejabat negara," kata Dahlia dilansir dari Antara, Selasa 29 Juli 2025.

Teguran ini merujuk pada insiden saat Dedi Mulyadi mendampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Sirnajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu (23/07).

Di hadapan ibu-ibu penerima bantuan, sebuah candaan yang dianggap tidak pantas dilontarkan.

Menurut Dahlia, seorang figur publik memiliki tanggung jawab moral yang besar. "Kehati-hatian dalam bertutur kata dan berperilaku sebagai publik figur sangat penting karena mereka akan banyak ditiru oleh publik yang bukan saja oleh warga dewasa tetapi juga anak-anak dan generasi muda," tegasnya.

Inilah poin paling krusial dari teguran Komnas Perempuan. Guyonan seksis bukan lagi sekadar "candaan tak berbahaya". Sejak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perilaku semacam ini memiliki konsekuensi hukum.

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa humor seksis merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender non-fisik, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Adakan Lomba Desa Dan Kota, Total Hadiah Miliaran Rupiah

"Warga dapat saja melaporkan para pejabat negara yang tidak menjaga moral etisnya dalam menempatkan situasi yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi justru dapat memberikan situasi dan stereotipe terhadap perempuan," jelas Dahlia.

Ini adalah sinyal kuat bahwa masyarakat kini memiliki payung hukum untuk melawan pelecehan verbal yang selama ini sering dianggap remeh.

Komnas Perempuan juga mengupas akar masalah mengapa candaan semacam ini terus dinormalisasi, bahkan oleh seorang pejabat. Dahlia Madanih menyebut ini terjadi karena internalisasi misogini (kebencian terhadap perempuan) yang tertanam kuat dalam budaya patriarki.

"Gurauan seksis seringkali tidak disadari dilontarkan karena dianggap sebagai hal yang remeh, dan mengabaikan rasa tidak nyaman pada obyektifikasi tubuh dan pengalaman perempuan," paparnya.

Bahasa dan ucapan, lanjutnya, adalah cerminan nilai sosial dan pandangan seseorang. Ketika seorang pejabat menggunakan humor yang merendahkan, ia tidak hanya sedang "bercanda".

"Candaan atau gurauan seksis justru dapat menjadi medium untuk memelihara pandangan-pandangan dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan," pungkasnya.