Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mencoba menaiki transportasi umum Teman Bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 29 Juli 2025.
Mantan Wali Kota Bogor ini mengalami langsung rusaknya infrastruktur transportasi publik, khususnya halte yang seharusnya menunjang kenyamanan penumpang.
Saat hendak menuju Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk menghadiri Workshop Nasional Publik, Bima Arya memilih naik Teman Bus dari kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan.
Namun, setibanya di halte yang berada di salah satu jalur tersibuk di Makassar itu, ia justru dibuat geleng-geleng kepala.
"Ini haltenya penuh tantangan,” katanya sambil menatap lantai halte yang sudah bolong-bolong dan bangku yang tak lagi ada.
Atap halte juga tampak lapuk dengan dinding yang mulai mengelupas. Semua sudut pun dipenuhi coretan.
Halte tempat Bima Arya menunggu merupakan satu dari sekitar 100 halte lebih yang dibangun pemerintah untuk mendukung sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Makassar dan sekitarnya.
Proyek ini sempat digadang-gadang sebagai langkah maju menuju transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
Namun kini, hampir semua halte tersebut tak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan sebagian besar dalam kondisi rusak parah, tak terurus, dan tak layak digunakan.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Jawab Usulan Pilkada lewat DPRD : Jangan Kita Sederhanakan
Warga bahkan menyebut banyak halte kini beralih fungsi, dari tempat tunggu penumpang menjadi tempat tinggal bagi pemulung atau gelandangan.
Telan Anggaran Besar, Manfaat Nihil
Halte tersebut dibangun pada tahun 2013. Ada total 154 titik yang tersebar di sepanjang jalur Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa, Takalar).
Proyek BRT ini merupakan arahan presiden yang dijabarkan dalam Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor: 0242/M.PPN/07/2013 tertanggal 31 Juli 2013 perihal Pemanfaatan Ruang Gerak Fiskal RAPBN 2014.
Surat itu berisi pengembangan angkutan umum BRT di 6 kota besar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp382 miliar. Keenam kota yang dimaksud adalah Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
Bandung Metropolitan Area (Bandung, Cimahi, Sumedang), Surabaya Metropolitan Area (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan Mammnisata.
Khusus BRT Mamminasata, nilai proyek ini menelan anggaran Rp53 miliar dan telah termasuk penyediaan 30 unit bus.
Anggaran tersebut berasal dari program pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah.
Namun, seperti yang terjadi di halte depan Kampus Cokroaminoto, Jalan Perintis Kemerdekaan, tak ada lagi jejak fungsi aslinya.
Bagian atap yang bolong dibiarkan terbuka, rangka baja berkarat, dan lantai yang seharusnya dilapisi pelat besi kini telah raib.
Di dalamnya nampak satu kasur lusuh dan beberapa kantong plastik besar berisi barang-barang rongsokan yang menandakan tempat itu kini menjadi tempat tinggal pemulung.
Salah satu warga sekitar, Maddo mengatakan, dulu halte itu sempat dijaga oleh petugas, terutama saat awal-awal program BRT mulai dijalankan.
Namun kini, tak satu pun petugas terlihat. Penumpang Teman Bus pun memilih naik di jalan raya.
"Dulu katanya mau seperti Trans Jakarta, tapi kita kita lihat sekarang kondisinya," kata Maddo.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Erwin Terwo, mengakui bahwa sebagian besar halte di wilayah Makassar dan sekitarnya kini dalam kondisi tak layak.
Ia bahkan menyebut besi-besi di halte dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan struktur halte menjadi rapuh.
"Iya, besinya dicuri. Kami sudah laporkan ke pihak kepolisian," singkatnya.
Minimnya pengawasan dan tidak adanya petugas jaga juga membuat halte-halte ini rawan dirusak.
Beberapa warga menyebut pencurian bagian halte seperti pelat besi dan atap seng bukan hal baru dan sudah terjadi sejak dua tahun terakhir.
Masyarakat sempat antusias saat program Bus Mamminasata, Teman Bus dan terkini Trans Sulsel yang baru diluncurkan, terutama karena adanya bus yang beroperasi secara gratis. Dulunya juga sebagian halte tersebut full AC.
Namun dalam tujuh tahun terakhir, operasional bus angkutan umum terlihat makin sepi, sementara fasilitas pendukungnya rusak perlahan.
Kehadiran Wamendagri dan reaksi spontan saat melihat kondisi halte ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah daerah.
Evaluasi terhadap program transportasi publik mendesak dilakukan agar anggaran yang telah digelontorkan tidak berakhir sia-sia.
Apalagi, di tengah upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi massal demi mengurangi kemacetan dan polusi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga