Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomo Daerah, Ganjar Pranowo turut memberikan komentar perihal amenesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk Hasto Kristiyanto.
Diketahui pemerintah dan DPR menyetujui tidak hanya pemberian amnesti untuk Hasto, melainkan pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Ganjar tidak memberi jawaban lugas, perihal ditanya mengenai sikap dirinya maupun PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, usai pemberian amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Apakah Ganjar dan PDIP akan memberikan dukungan penuh 100 persen untuk pemerintahan Prabowo atau tidak, Ganjar hanya menjawab normatif mengenai abolisi dan amnesti.
Ia sebatas menegaskan bahwa abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif seorang Presiden.
"Pemberian Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR," kata Ganjar kepada Suara.com, Jumat (1/8/2025).
"Itu saja. Tak lebih tak tak kurang," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, sebuah manuver politik tingkat tinggi tampak dipertontonkan saat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuannya dengan Presiden ke-5 RI MegawatiSoekarnoputri.
Momen ini terjadi hanya beberapa jam setelah Dasco memimpin DPR menyetujui amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, memicu spekulasi luas mengenai agenda di balik layar.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Manuver Prabowo 'Tampar' Jokowi: Dendam Politik Geng Solo Tak Terwujud?
Melalui unggahan di media sosialnya, Dasco menampilkan kebersamaan elite Gerindra dan PDIP.
Foto itu memperlihatkan mereka tengah berduduk di sebuah ruang tamu rumah dengan meja yang berada di tengahnya.
Namun ruangan rumah tersebut berbeda dengan potret rumah tempat pertemuan Dasco dan Megawati sebelum-sebelumnya.
Adapun Megawati, Prananda, dan Puan, diketahui berada di Bali pada Rabu (30/7/2025).
Para petinggi PDIP itu berada di Bali untuk menghadiri agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di The Meru & Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali.
Meski Dasco membingkainya dengan narasi diplomatis "Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan", pertemuan ini sulit dilepaskan dari konteks politik terkini.
Berita Terkait
-
Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong, Amnesti Hasto: DPR Setuju! Apa Alasannya?
-
Baru Tahu Tom Lembong Dapat Abolisi dari Prabowo, Reaksi Kuasa Hukum Mengejutkan
-
DPR Manut Prabowo Soal Pemberian Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Terhadap Hasto, Bakal Bebas?
-
CEK FAKTA: Putin Tunjuk Prabowo Jadi Ketua NDB BRICS?
-
Miris! Keponakan Prabowo Bongkar Ada Kampung Penjualan Bayi di Jakarta, Harganya Cuma Rp 500 Ribu
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri