Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomo Daerah, Ganjar Pranowo turut memberikan komentar perihal amenesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk Hasto Kristiyanto.
Diketahui pemerintah dan DPR menyetujui tidak hanya pemberian amnesti untuk Hasto, melainkan pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Ganjar tidak memberi jawaban lugas, perihal ditanya mengenai sikap dirinya maupun PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, usai pemberian amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Apakah Ganjar dan PDIP akan memberikan dukungan penuh 100 persen untuk pemerintahan Prabowo atau tidak, Ganjar hanya menjawab normatif mengenai abolisi dan amnesti.
Ia sebatas menegaskan bahwa abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif seorang Presiden.
"Pemberian Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR," kata Ganjar kepada Suara.com, Jumat (1/8/2025).
"Itu saja. Tak lebih tak tak kurang," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, sebuah manuver politik tingkat tinggi tampak dipertontonkan saat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuannya dengan Presiden ke-5 RI MegawatiSoekarnoputri.
Momen ini terjadi hanya beberapa jam setelah Dasco memimpin DPR menyetujui amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, memicu spekulasi luas mengenai agenda di balik layar.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Manuver Prabowo 'Tampar' Jokowi: Dendam Politik Geng Solo Tak Terwujud?
Melalui unggahan di media sosialnya, Dasco menampilkan kebersamaan elite Gerindra dan PDIP.
Foto itu memperlihatkan mereka tengah berduduk di sebuah ruang tamu rumah dengan meja yang berada di tengahnya.
Namun ruangan rumah tersebut berbeda dengan potret rumah tempat pertemuan Dasco dan Megawati sebelum-sebelumnya.
Adapun Megawati, Prananda, dan Puan, diketahui berada di Bali pada Rabu (30/7/2025).
Para petinggi PDIP itu berada di Bali untuk menghadiri agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di The Meru & Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali.
Meski Dasco membingkainya dengan narasi diplomatis "Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan", pertemuan ini sulit dilepaskan dari konteks politik terkini.
Berita Terkait
-
Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong, Amnesti Hasto: DPR Setuju! Apa Alasannya?
-
Baru Tahu Tom Lembong Dapat Abolisi dari Prabowo, Reaksi Kuasa Hukum Mengejutkan
-
DPR Manut Prabowo Soal Pemberian Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Terhadap Hasto, Bakal Bebas?
-
CEK FAKTA: Putin Tunjuk Prabowo Jadi Ketua NDB BRICS?
-
Miris! Keponakan Prabowo Bongkar Ada Kampung Penjualan Bayi di Jakarta, Harganya Cuma Rp 500 Ribu
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka