Suara.com - Partai Gerindra turut buka suara terkait kebijakan pemerintah soal pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif oleh PPATK, yang sekarang telah dibuka kembali.
Tanggapan Partai Gerindra ini berawal dari komentar seorang netizen pada unggahan TikToknya soal surat presiden kepada DPR RI untuk mempertimbangkan pemberian amnesti kepada 1.116 narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Netizen tersebut meminta Partai Gerindra menanggapi suara rakyat yang meminta keadilan untuk Nikita Mirzani.
Netizen tersebut juga meminta Partai Gerindra mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki hukum agar tak fokus pada hal remeh dan lebih mengawasi rekening pejabat daripada masyarakat.
"Admin Gerindra kenapa gak balas lagi suara rakyat di akun Anda minta keadilan buat NNM. Perbaiki hukum, jangan terlalu fokus pada hal remeh. Yang perlu diawasi itu rekening pejabat, bukan rekening rakyat kecil," kata @world.
Admin TikTok Partai Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa rekening para pejabat sudah jelas diawasi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Polri.
Hal ini terbukti dari kinerja ketiga instansi tersebut dalam mengungkap dan menanggap para pelaku korupsi.
"Pejabat-pejabat udah diawasi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Polri. Kan udah berseliweran beritanya ketiga institusi itu menangkap dan mengungkap kasus korupsi," jelas admin TikTok Partai Gerindra tersebut.
Kemudian, admin Partai Gerindra tersebut menanggapi soal pemblokiran rekening dorman oleh PPATK yang sempat ramai menjadi sorotan publik.
Baca Juga: Nama Anak Erika Carlina Hasil Sumbangan DJ Bravy, Maknanya Tentang Petualangan
Admin partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu menjelaskan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening yang tidak aktif.
Dalam hal ini, pemerintah mengkhawatirkan adanya tindak pidana pencucian uang, penampungan judi online, korupsi dan lainnya melalui rekening tak aktif tersebut.
"Mengenai pemblokiran sementara yang dilakukan PPATK terhadap rekening dormant itu tujuannya adalah untuk mencegah rekening-rekening itu disalahgunakan untuk tindak pidana, seperti pencucian uang, rekening penampungan judi online, korupsi, online scamming, penyaluran bansos yang tidak sesuai dan lainnya," jelas admin Gerindra.
Karena itu, admin Gerindra mengatakan masyarakat yang rekeningnya ikut terblokir bisa menghubungi pihak bank untuk diaktifkan kembali.
Bahkan, admin Partai Gerindra mengatakan PPATK menjamin uang yang tersimpan pada rekening yang ikut terblokir tersebut tak akan berkurang sedikit pun.
"Jika ada yang terblokir, pemilik rekening bisa langsung membukanya pada hari itu juga dengan menghubungi pihak bank. PPATK juga menjamin 100 persen bahwa uang yang ada di dalam rekening aman dan tidak berkurang," tegasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Disahkan di Kediaman Prabowo, Ini Struktur Baru Partai Gerindra
-
Prabowo Rombak 'Dapur' Gerindra: Tunjuk Sugiono Jadi Sekjen Baru, Muzani Geser ke Posisi Kehormatan
-
Cuma Dipenjara Tak Bikin Jera, Eks Bos PPATK Ungkap 5 Jurus Ampuh Miskinkan Koruptor
-
Geger Rekening Nganggur Disita Negara, Mantan Bos PPATK Bongkar Fakta: Itu Bukan Wewenang Kami!
-
Titiek Soeharto untuk Pengkritik Prabowo soal Abolisi-Amnesti: Kita Sudah Memilih, Mau Apa Lagi?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing