Suara.com - Sebuah video berdurasi satu menit beredar di TikTok pada Jumat, 2 Agustus 2025, menampilkan tangkapan layar yang disebut sebagai berita dari Kantor Berita ANTARA.
Judul yang tercantum dalam tangkapan layar itu berbunyi, "Prabowo usulkan PBB gelar referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat."
Video tersebut juga menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto tengah bersalaman dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres.
Cuplikan gambar lain memperlihatkan António Guterres memberikan pernyataan resmi di depan lambang PBB berlatar biru.
Dalam narasi video, disebutkan bahwa Guterres mendoakan agar referendum itu berjalan lancar.
Namun benarkah video tersebut merupakan berita resmi dari ANTARA dan memuat informasi valid?
Penelusuran:
Tim Cek Fakta Suara.com menelusuri kebenaran konten tersebut dan menemukan bahwa isi video TikTok itu merupakan disinformasi.
Faktanya, tidak ada berita resmi dari Kantor Berita ANTARA dengan judul sebagaimana yang dicantumkan dalam video.
Baca Juga: Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
Judul yang sebenarnya dari berita yang memuat pertemuan Presiden Prabowo dan Sekjen PBB António Guterres adalah:
"Presiden Prabowo dan Sekjen PBB bahas sejumlah isu strategis."
Berita itu diterbitkan pada 17 November 2024 dan melaporkan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan António Guterres di sela KTT G20 di Brasil. Dalam laporan itu, isu-isu yang dibahas meliputi:
- Keamanan pangan global
- Pengentasan kemiskinan
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Krisis kemanusiaan di Palestina
Tidak ada satu pun pembahasan soal referendum di Aceh atau Papua Barat dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, video yang memperlihatkan António Guterres berbicara di depan simbol PBB juga merupakan cuplikan yang direkayasa.
Potongan tersebut diambil dari video lama yang diunggah di kanal YouTube resmi United Nations pada 10 Oktober 2019.
Berita Terkait
-
Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
-
Sikap Tegas Prabowo: Bakar Hutan Disikat, Tapi Diberi 'Modal' Teknologi Canggih?
-
Presiden Prabowo Sampaikan Peringatan Keras untuk Korporasi; Lahan Negara Bukan untuk Dibakar
-
Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Cara Prabowo Akhiri Pengaruh Rezim Jokowi?
-
Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO