Suara.com - Sebuah video berdurasi satu menit beredar di TikTok pada Jumat, 2 Agustus 2025, menampilkan tangkapan layar yang disebut sebagai berita dari Kantor Berita ANTARA.
Judul yang tercantum dalam tangkapan layar itu berbunyi, "Prabowo usulkan PBB gelar referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat."
Video tersebut juga menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto tengah bersalaman dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres.
Cuplikan gambar lain memperlihatkan António Guterres memberikan pernyataan resmi di depan lambang PBB berlatar biru.
Dalam narasi video, disebutkan bahwa Guterres mendoakan agar referendum itu berjalan lancar.
Namun benarkah video tersebut merupakan berita resmi dari ANTARA dan memuat informasi valid?
Penelusuran:
Tim Cek Fakta Suara.com menelusuri kebenaran konten tersebut dan menemukan bahwa isi video TikTok itu merupakan disinformasi.
Faktanya, tidak ada berita resmi dari Kantor Berita ANTARA dengan judul sebagaimana yang dicantumkan dalam video.
Baca Juga: Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
Judul yang sebenarnya dari berita yang memuat pertemuan Presiden Prabowo dan Sekjen PBB António Guterres adalah:
"Presiden Prabowo dan Sekjen PBB bahas sejumlah isu strategis."
Berita itu diterbitkan pada 17 November 2024 dan melaporkan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan António Guterres di sela KTT G20 di Brasil. Dalam laporan itu, isu-isu yang dibahas meliputi:
- Keamanan pangan global
- Pengentasan kemiskinan
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Krisis kemanusiaan di Palestina
Tidak ada satu pun pembahasan soal referendum di Aceh atau Papua Barat dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, video yang memperlihatkan António Guterres berbicara di depan simbol PBB juga merupakan cuplikan yang direkayasa.
Potongan tersebut diambil dari video lama yang diunggah di kanal YouTube resmi United Nations pada 10 Oktober 2019.
Berita Terkait
-
Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
-
Sikap Tegas Prabowo: Bakar Hutan Disikat, Tapi Diberi 'Modal' Teknologi Canggih?
-
Presiden Prabowo Sampaikan Peringatan Keras untuk Korporasi; Lahan Negara Bukan untuk Dibakar
-
Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Cara Prabowo Akhiri Pengaruh Rezim Jokowi?
-
Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Habiskan Anggaran Rp1,3 Triliun, DPRD DKI Sebut Perencanaan RDF Rorotan Tak Matang
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
Diduga Cabuli Gadis yang Sedang Pingsan, Guru Besar UIN Palopo Resmi Dinonaktifkan dan 5 Faktanya
-
Ratusan Ribu Pil 'Setan' Disita di Jakbar, Polisi: Pemicu Tawuran dan Kenakalan Remaja
-
Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat - Daerah 2026
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Sultan Kemnaker Bantu Carikan LC
-
Misteri Partai 'K' di Pusaran Korupsi Kemenaker, Noel Ngaku 'Dibungkam' Sosok Penting
-
Pengacara Ungkap Bukti Aliran Uang terkait Pengurusan Sertifikasi K3 ke Ibu Menteri