Dikritik Istri Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Sebut Pemprov Jabar Cuma Bangun 14 Sekolah Tahun 2021-2024

Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait jumlah 50 siswa dalam satu kelas menuai kritik, salah satunya dari Atalia Praratya.

Anggota DPR RI Komisi VIII tersebut menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi terkait hal itu tidak manusiawi.

Dalam wawancara usai menghadiri Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan di Cimahi beberapa waktu lalu, Atalia Praratya membandingkannya dengan Sekolah Rakyat.

Seperti Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 08 Cimahi yang hanya menampung 25 siswa per kelas.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun mengatur paling banyak 36 siswa dalam satu kelas.

Melalui Instagram pribadinya pada Sabtu, 2 Agustus 2025, Dedi Mulyadi menanggapi kritik Atalia Praratya.

"Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa," ujarnya.

Dedi Mulyadi lantas menjelaskan bahwa tidak semua sekolah di Jawa Barat menampung 50 siswa dalam satu kelas.

"Tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah. Itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah," tutur Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Bayangan Alun-Alun Hantui Dua Bocah, Saksi Kematian Sahabat di Pesta Pernikahan Putra Dedi Mulyadi

Pemprov Jabar terpaksa membiarkan 50 siswa dalam satu kelas agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena tempat tinggal jauh.

Dedi Mulyadi juga tidak sepakat apabila Atalia Praratya membandingkan kondisi sekolah di Jawa Barat dengan Sekolah Rakyat yang baru berdiri tahun 2025 ini.

"Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia dan saya sangat mendukung kebijakan itu," terangnya.

Sementara itu, Pemprov Jabar harus menampung 800 ribu siswa yang mana hanya terserap 40 persen di sekolah negeri.

"Kenapa ini terjadi? Karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit," kata Dedi Mulyadi.