Suara.com - Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena unik mengusik perbincangan nasional. Bukan keriuhan lomba atau semarak umbul-umbul biasa.
Melainkan bendera hitam dengan logo tengkorak bertopi jerami simbol kelompok bajak laut dari manga populer Jepang, One Piece yang berkibar di berbagai daerah dan media sosial.
Fenomena yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kreativitas dan ekspresi fandom ini kini memasuki ranah politik yang serius. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara dan memberikan peringatan tegas tentang pentingnya menempatkan simbol negara di atas segalanya.
Menanggapi maraknya bendera fiktif tersebut, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa patriotisme dan penghormatan terhadap bendera Merah Putih tidak bisa ditawar. Ia bahkan mengutip pernyataan dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk memperkuat argumennya.
“Saya mengutip almarhum Gus Dur, bahwa di atas segala bentuk kreativitas dalam ruang demokrasi kita, bendera Merah Putih harus tetap yang paling tinggi,” kata Eddy dilansir dari Antara, Senin 4 Agustus 2025.
Pernyataan ini menjadi penanda bahwa elite politik mulai memandang tren ini bukan sekadar euforia sesaat, melainkan potensi pergeseran nilai yang perlu diluruskan.
Di media sosial dan di kalangan anak muda, pengibaran bendera Straw Hat Pirates ini kerap dibingkai sebagai bentuk kritik sosial. Dalam narasi One Piece, kelompok Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy seringkali digambarkan melawan 'Pemerintah Dunia' (World Government) yang korup, tiran, dan menindas.
Analogi inilah yang diyakini menjadi alasan sebagian masyarakat menggunakannya sebagai simbol perlawanan halus terhadap kondisi saat ini.
Menanggapi argumentasi ini, Eddy Soeparno tidak menampik adanya ruang untuk kritik, namun ia menekankan pentingnya dialog yang konstruktif ketimbang menggunakan simbol yang dapat mengganggu persatuan.
Baca Juga: Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi
“Konstitusi kita sudah sampaikan bahwa demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas, tapi ada sisi musyawarah dan mufakat," ucapnya.
Menurutnya, pendekatan dialog adalah jalan terbaik untuk menyuarakan kegundahan.
"Bicara secara terbuka dan konstruktif serta saling menghormati masukan yang disampaikan. Mengajak sesama anggota masyarakat untuk mencari solusi akan sangat produktif ketimbang menyerukan ajakan yang dapat mengganggu rasa guyub diantara sesama," tuturnya.
Tawaran Dialog di Era Pemerintahan Prabowo
Eddy Soeparno kemudian mengaitkan seruannya untuk berdialog dengan keterbukaan yang ditunjukkan oleh pemerintahan saat ini. Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, bahkan yang datang langsung dari masyarakat.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan laporan dari para menterinya, tetapi aktif mendengarkan suara dari akar rumput.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi
-
One Piece, Simbol Kecewa, dan Negara yang Tak Lagi Mendengar
-
Media Asing Soroti Aksi Warga Indonesia Kibarkan Bendera One Piece
-
Hasan Nasbi vs Ahmad Muzani: Dua Sudut Pandang Soal Bendera One Piece
-
Fenomena Bendera One Piece: Antara Kreativitas, Hukum, dan Simbol Negara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra