Di sisi lain, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyuarakan kekhawatirannya terhadap iklim demokrasi yang dirasa semakin represif. Ia menyoroti bagaimana kritik yang dilontarkan mahasiswa dan warga seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat.
"Gelagat pemerintah yang dirasa takut dengan kritik dan alergi dengan demokrasi," ujar Tiyo, menggambarkan respons negara terhadap perbedaan pendapat.
Tiyo juga mengungkap adanya bentuk represi yang lebih halus, yakni represi ideologis.
Upaya ini, menurutnya, bertujuan untuk memecah belah dan melemahkan gerakan mahasiswa dari dalam.
"Represi yang dialami oleh para mahasiswa dan para warga tidak hanya secara fisik. Represi ideologis dirasakan oleh mahasiswa sebagai upaya memecah belah gerakan mahasiswa. Dengan cara baru, tidak dengan tangan aparat kepolisian, melainkan dengan tangan mahasiswa lainnya," jelasnya.
Bentuk represi ini bisa berupa pembatasan kegiatan, pengawasan di lingkungan kampus, hingga kriminalisasi melalui undang-undang seperti UU ITE.
Fenomena ini, ditambah dengan intervensi elit politik dalam forum-forum mahasiswa, dinilai mencederai independensi dan marwah gerakan mahasiswa sebagai kekuatan penjaga moral publik.
Kritik Hudan juga menyasar kondisi penegakan hukum di Indonesia yang ia anggap paradoks. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum, namun di sisi lain, hukum terasa bisa diperjualbelikan dan dijadikan alat untuk menekan lawan politik.
Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan supremasi hukum.
Baca Juga: Blak-blakan Selamat Ginting: Era Jokowi Diwarnai Pembegalan Partai Politik, Demokrasi dalam Bahaya!
Menghadapi berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda menjadi kunci untuk mendorong perubahan menuju demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan.
Namun, tanpa adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan budaya politik, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan semakin jauh dari harapan.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
-
Prabowo, Hasto, dan Dinasti Jokowi: Narasi Balas Dendam atau Demokrasi?
-
Eks Napi Penghina Jokowi Dapat Amnesti, Ongen Nobatkan Prabowo Sebagai 'Bapak Demokrasi Indonesia'
-
3 Alasan Bima Arya Tak Persoalkan Bendera One Piece Berkibar di Indonesia
-
Ruben Onsu Siap Kibarkan Merah Putih di Tengah Kepungan Hiu
-
7 Ide Hiasan Kepala Merah Putih untuk Meriahkan HUT RI ke-80
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur