Suara.com - Polres Metro Jakarta Pusat bersama Satpol PP memantau maraknya pengibaran bendera One Piece jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.
Pemantauan dilakukan ekstra ketat karena wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat mencakup area ring satu, termasuk Istana Negara dan pusat pemerintahan.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan bahwa pemantauan dilakukan sesuai instruksi Kapolres Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Langkah ini diambil menyusul fenomena pemasangan bendera non-negara di sejumlah permukiman yang rawan memicu salah persepsi saat momentum peringatan kemerdekaan.
"Kami bersama Satpol PP melakukan pemantauan terhadap penggunaan atribut dan bendera yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, termasuk bendera bertema bajak laut atau fiksi," kata Ruslan, kepada wartawan, Senin (4/8/2025).
Ruslan mengakui, sejauh ini memang tidak ditemukan adanya unsur pidana terkait fenomena pengibaran bendera hitam dengan logo tengkorak bertopi jerami dari serial anime populer One Piece tersebut.
Namun, ia berdalih upaya penertiban akan dilakukan pihaknya bersama Satpol PP secara persuasif.
Sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menghormati simbol negara.
"Kami belum menemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Namun, masyarakat yang kedapatan memasang bendera non-negara akan diberikan imbauan agar lebih bijak dan menghormati simbol-simbol kenegaraan," katanya.
Baca Juga: Heboh! Bendera Bajak Laut One Piece Terpasang di Bogor
Menurut Ruslan, Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah mengajak warga menyemarakkan HUT RI dengan mengedepankan pengibaran bendera merah putih sebagai simbol persatuan bangsa.
"Bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan dan pemersatu bangsa. Mari kita hormati dengan mengibarkannya di lingkungan masing-masing, sebagai wujud cinta tanah air," katanya.
Sebelumnya diberitakan, aksi warga Indonesia yang ramai-ramai memasang bendera One Piece rupanya menjadi sorotan media asing dari berbagai negara.
Media-media online itu mengupas soal latar belakang aksi pengibaran bendera One Piece tersebut. Seperti ditulis media The Telegraph yang mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam artikel 'One Piece Flag New symbol of Protest in Indonesia, Lawmaker Calls It Threat to National Unity'.
“Bendera One Piece yang ikonis, sebuah tengkorak dengan topi jerami, telah disebut sebagai ancaman bagi persatuan nasional oleh seorang anggota DPR Indonesia setelah kemunculannya di berbagai tempat di seluruh negeri,” tulis artikel tersebut dikutip pada Senin, 4 Agustus 2025.
Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti pernyataan Menteri Budi Gunawan yang menyebut bahwa pemerintah menghargai dan melindungi hak kebebasan berekspresi, tetapi tindakan tersebut tidak boleh menjatuhkan martabat bangsa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri