Veronica Koman Kecam Anggaran Polri Naik: Kasus Diplomat Mandek, Malah Urus Bendera One Piece!

Suara.com - Pengacara sekaligus aktivis HAM Veronica Koman menanggapi perihal Polri yang meminta tambahan anggaran untuk tahun 2026.

Tidak tanggung-tanggung mereka meminta anggaran naik menjadi 58 persen dari pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp109,6 triliun.

Melalui akun media sosial X, Veronica Koman tidak setuju dengan permintaan dana tersebut.

Dia mengaku kecewa dengan kinerja polisi selama ini yang tidak mampu menyelesaikan beberapa kasus di negeri ini.

Salah satu kasus kematian diplomat ADP yang heboh meninggal karena wajahnya dililit lakban dengan rapih.

"Bisa-bisanya kepolisian minta anggaran dinaikkan padahal mecahin kasus pembunuhan diplomat aja ga mampu," tulisnya.

Tidak sampai di situ, Veronica menilai polisi hanya bisa mengurus hal-hal sepele. Salah satunya ingin menurunkan bendera anime One Piece.

"Dan malah (polisi) sibuk ngurusin bendera anime," sambungnya.

Unggahan Veronica di X pun mencuri perhatian warganet. Beberapa diantara mereka pun langsung memberi respon dengan memberi beragam komentar.

Baca Juga: Kasus Penggelapan Dana, Bareskrim Tetapkan Gibran Sebagai Tersangka dan Langsung Ditahan

"Mungkin bukan nggak mampu tapi nggak mau," ungkap salah satu warganet.

"Bukan nggak bisa mecahin, mungkin takut sesuatu aja," terang warganet lainnya.

Sebelumnya, asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat mengatakan bahwa usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 itu berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025, yakni sebesar Rp173 triliun.

Dalam rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin, 7 Juli 2025, Wahyu mengatakan, tambahan anggaran Rp 63,7 triliun tersebut untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 4,8 triliun, belanja barang Rp 13,8 triliun, dan belanja modal Rp 45,1 triliun.

Pada belanja pegawai, anggaran akan diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen personel baru dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80 persen personel Polri dan aparatur sipil negara (ASN).

Belanja barang akan diprioritaskan untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat.