Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merasa sedih karena Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan membebaskan Eks Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui amnesti.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang dilakukan lembaga antirasuah sudah diuji secara formil dan materiil di persidangan.
Pengujian itu sudah dilakukan melalui praperadilan, pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, hingga persidangan pokok perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Bahkan, dalam proses persidangan pun, majelis hakim sudah menyatakan bahwa tindakan yang bersangkutan terbukti dan divonis 3 tahun 6 bulan,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Dalam persidangan tingkat pertama, Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Namun, Majelis Hakim membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan.
Meski Hasto sudah dibebaskan melalui amnesti, Budi menegaskan bahwa hal itu tidak menghapus tindak pidana yang terbukti dilakukan Hasto. Sebab, lanjut dia, amnesti hanya menghapus hukuman.
“Amnesti itu kan tidak menghapus atau menghilangkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi, tindakannya tetap ada, tetap terbukti bersalah, hakim juga menyatakan demikian,” tegas Budi.
“Namun, memang atas tindakan tersebut, kemudian diberikan pengampunan. Jadi, yang hilang itu hukumannya, bukan tindakan yang dilakukan kalau tindakannya terbukti,” tandas dia.
Megawati Nangis usai Hasto Bebas
Baca Juga: Relawan Jokowi Lolos Penjara Kasus Fitnah JK? Silfester Matutina Sesumbar: Kami Sudah Berdamai!
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa sedih karena Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan dengan kondisi KPK. Namun, Megawati tidak menjelaskan detail ucapannya setelah sempat menganggap Hasto Kristiyanto tidak mendapatkan perlakuan adil.
Hasto diketahui telah dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari Prabowo atas persetujuan DPR RI.
Ungkapan sedih itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025).
"Saya merasa aneh loh, masa urusan begini saja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," ungkap Megawati.
Dia mengaku mengetahui lika-liku terkait KPK karena pernah menjadi Presiden. Di samping itu, dia merupakan sosok Presiden yang mendirikan lembaga anti rasuah tersebut.
Menurut dia, keadilan hakiki harus diterapkan dengan tegak lurus.
Berita Terkait
-
Relawan Jokowi Lolos Penjara Kasus Fitnah JK? Silfester Matutina Sesumbar: Kami Sudah Berdamai!
-
Heran Relawan Jokowi Silfester Matutina Bebas Berkeliaran, Mahfud MD Curigai Kejagung: Ada Apa Sih?
-
Nangis Hasto Bebas Berkat Amnesti Prabowo, Megawati: Aneh, Masa Presiden Harus Turun Tangan?
-
Eks Rektor UGM Disatroni Polisi Imbas Sebut Jokowi Tak Lulus, Roy Suryo: Saya Sedih, Ini Gak Wajar!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang