Suara.com - Kericuhan pecah di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (5/8/2025), setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengangkut paksa donasi air mineral yang dikumpulkan warga.
Insiden ini menambah panas situasi menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @andreli_48, terlihat sejumlah warga terlibat adu mulut dan aksi saling dorong dengan aparat Satpol PP. Tampak seorang pria berkaus hitam dengan lantang memprotes tindakan petugas yang memuat kardus-kardus air mineral ke atas truk.
"Keributan pecah dan tidak bisa dibendung," tulis keterangan dalam video yang beredar.
Aksi pengumpulan donasi ini merupakan bentuk solidaritas warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sebagai persiapan logistik untuk unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025.
Namun, pihak Pemkab Pati, melalui Plt Sekda Riyoso, mengklarifikasi bahwa penertiban dilakukan karena area tersebut akan digunakan untuk rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Pati dan untuk mencegah potensi bentrok.
"Bukan melarang demo, tapi demi keteraturan tempat dan waktu,” ujar Riyoso, Selasa (5/8/2025).
Pemicu Protes: Kenaikan PBB 250% dan Pernyataan Kontroversial Bupati
Gelombang protes ini dipicu oleh keputusan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250% untuk tahun 2025. Kebijakan ini sontak mengejutkan warga dan dinilai sangat memberatkan, terutama karena minimnya sosialisasi.
Baca Juga: Heboh Goyang Atraksi 3 Srigala di Pendopo, Sang Bupati Minta Maaf: Tidak Pantas
Pemkab Pati berdalih, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan revitalisasi RSUD.
Sudewo menyebut bahwa PBB di Pati tidak pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir dan jauh tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang.
"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo dikutip dari laman Humas Pati.
Situasi semakin memanas setelah sebuah video pernyataan Bupati Sudewo viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terkesan menantang rencana aksi unjuk rasa warga.
"Bupati Pati Disebut Naikkan Pajak 250%, menantang 50.000 demonstran videonya viral di media sosial, menunjukkan ketegasannya untuk tidak mengubah keputusan meskipun ada penolakan," tulis akun @andreli_48 dalam unggahannya.
Pernyataan yang dinilai arogan ini justru menyulut kemarahan publik lebih luas dan memicu rencana pengerahan massa yang lebih besar. Gerakan Pati Bersatu bahkan telah secara resmi melayangkan surat izin untuk menggelar aksi dengan target 50.000 massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia
-
UHN dan CISDI Gandeng Harvard Medical School, Bangun Pusat Riset Kesehatan Primer di RI
-
Hanya Modal Gunting, Pemuda di Kalideres Gasak Honda Scoopy di Halaman Rumah
-
Eks Kasat Narkoba Polres Bima Digelandang ke Bareskrim, Terseret TPPU Koko Erwin
-
Sepakat Saling Memaafkan, Aksi Saling Lapor Waketum PSI Berujung Damai
-
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Peran MRP dalam Penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 54/2004
-
Bukan Sekadar Pameran E-Voting, Wamendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
-
Wajah Baru Jakarta Menuju 5 Abad: Koridor Rasuna Said Jadi Pusat Diplomasi dan Budaya