Suara.com - Kericuhan pecah di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (5/8/2025), setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengangkut paksa donasi air mineral yang dikumpulkan warga.
Insiden ini menambah panas situasi menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @andreli_48, terlihat sejumlah warga terlibat adu mulut dan aksi saling dorong dengan aparat Satpol PP. Tampak seorang pria berkaus hitam dengan lantang memprotes tindakan petugas yang memuat kardus-kardus air mineral ke atas truk.
"Keributan pecah dan tidak bisa dibendung," tulis keterangan dalam video yang beredar.
Aksi pengumpulan donasi ini merupakan bentuk solidaritas warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sebagai persiapan logistik untuk unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025.
Namun, pihak Pemkab Pati, melalui Plt Sekda Riyoso, mengklarifikasi bahwa penertiban dilakukan karena area tersebut akan digunakan untuk rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Pati dan untuk mencegah potensi bentrok.
"Bukan melarang demo, tapi demi keteraturan tempat dan waktu,” ujar Riyoso, Selasa (5/8/2025).
Pemicu Protes: Kenaikan PBB 250% dan Pernyataan Kontroversial Bupati
Gelombang protes ini dipicu oleh keputusan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250% untuk tahun 2025. Kebijakan ini sontak mengejutkan warga dan dinilai sangat memberatkan, terutama karena minimnya sosialisasi.
Baca Juga: Heboh Goyang Atraksi 3 Srigala di Pendopo, Sang Bupati Minta Maaf: Tidak Pantas
Pemkab Pati berdalih, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan revitalisasi RSUD.
Sudewo menyebut bahwa PBB di Pati tidak pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir dan jauh tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang.
"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo dikutip dari laman Humas Pati.
Situasi semakin memanas setelah sebuah video pernyataan Bupati Sudewo viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terkesan menantang rencana aksi unjuk rasa warga.
"Bupati Pati Disebut Naikkan Pajak 250%, menantang 50.000 demonstran videonya viral di media sosial, menunjukkan ketegasannya untuk tidak mengubah keputusan meskipun ada penolakan," tulis akun @andreli_48 dalam unggahannya.
Pernyataan yang dinilai arogan ini justru menyulut kemarahan publik lebih luas dan memicu rencana pengerahan massa yang lebih besar. Gerakan Pati Bersatu bahkan telah secara resmi melayangkan surat izin untuk menggelar aksi dengan target 50.000 massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kolaborasi Kampus dan Industri Dinilai Penting untuk Bangun Kota Berkelanjutan
-
Mahasiswa Tersangka Tabrak Lari di Bandung Mengemudi dalam Kondisi Mabuk
-
Kasus Hafalan Ad-Dhuha Berhadiah Miras di Sound Project Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
-
Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di Tangerang Beraksi Saat Mabuk, Pintu Rumah Korban Tak Terkunci
-
Donald Trump Ingin 3 Periode, Bakal Tabrak Konstitusi AS?
-
Tak Ditemukan Tanda Kekerasan, Penyebab Kematian Sutrimo Masih Misteri
-
Bencana Karhutla Bukan Soal Tak Mampu, Masalahnya Ada di Komitmen
-
Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
-
Korban Tolak RJ, Sidang Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Berlanjut
-
Telok Abang Palembang Bukan Sekadar Tradisi Agustus, Kini Jadi Ikon Budaya Kota