Suara.com - Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang diputuskan oleh Bupati Pati, Sudewo, menuai protes keras dari masyarakat. Kenaikan pajak yang mencapai 250 persen ini memicu kegeraman warga, yang berencana menggelar unjuk rasa besar di Alun-alun Pati pada 13 Agustus mendatang.
Keputusan kontroversial ini disepakati dalam pertemuan antara Sudewo, para camat, dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati pada Minggu (18/5/2025). Mengutip laman Humas Kabupaten Pati, kenaikan pajak ini diklaim perlu dilakukan karena PBB sudah 14 tahun tidak mengalami kenaikan. Meskipun demikian, angka kenaikan yang mencapai 250% dianggap terlalu fantastis dan memberatkan masyarakat.
Profil Sudewo
Sudewo, lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968, memiliki jejak karier yang panjang di dunia pemerintahan dan politik. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Pati, kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, mengambil program S1 Teknik Sipil. Setelah itu, ia meraih gelar S2 Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.
Sudewo pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS pada tahun 1991. Perjalanan organisasinya terus berlanjut, termasuk menjadi Ketua Keluarga Besar Marhaenis pada tahun 2000 dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia pada 2001. Di dunia politik, ia pernah menjadi koordinator tim sukses pilkada dan pilgub, serta dipercaya sebagai anggota dewan penasehat Forum Komunikasi Desa Seluruh Indonesia (Fokerdesi).
Perjalanan Karier Profesional dan Politik Sudewo
Sudewo mengawali karier profesionalnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993. Setelah itu, ia beralih ke sektor pemerintahan, memulai dari posisi honorer di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali dan Jawa Timur, hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
Kariernya di dunia politik semakin menonjol ketika ia menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode, yaitu 2009–2013 dan 2019–2024. Dalam periode keduanya, ia mewakili Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Tengah III dan bertugas di Komisi V.
Pada 2002, Sudewo pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Karanganyar, namun belum berhasil terpilih. Kesuksesan di kancah eksekutif baru ia raih setelah dilantik menjadi Bupati Pati pada 20 Februari 2025. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh Risma Ardhi Chandra sebagai wakil bupati.
Baca Juga: Fahri Hamzah Ditegur Keras Fadlan Muhammad soal Pajak Rumah: Jangan Injak Kepala Orang Susah!
Biodata dan Pendidikan Sudewo
Nama: Sudewo
Tanggal lahir: 11 Oktober 1968
Sudewo menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2009–2013 dan 2019–2024). Dalam periode keduanya di DPR-RI, ia mewakili Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati. Saat ini, ia bertugas di Komisi V.
Riwayat Pendidikan
Lulus SMA Negeri 1 Pati (1988)
Lulus S-1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret (1993)
Lulus S-2 Teknik Pembangunan, Universitas Diponegoro (2001)
Riwayat Organisasi [1]
Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)
Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
Koordinator Timses Pilkada Pacitan 2005
Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah 2008
Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)
Karier
Karyawan PT Jaya Construction (1993–1994)
Honorer Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali (1994–1995)
Honorer Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali (1995–1996)
Calon PNS Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali (1996–1997)
PNS Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur (1997–1999)
PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar (1999–2006)
Wiraswasta (2006–2009)
Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat (2009–2013)
Anggota DPR-RI dari Partai Gerindra (2019–sekarang)Anggota Komisi X (2019–2020)[2]
Anggota Komisi V (2020–sekarang)
Kontributor : Rizqi Amalia
Berita Terkait
-
Bupati Pati Tantang Warga! Ini Simulasi Kenaikan PBB 250 Persen jika Diterapkan, Pantas Bikin Emosi?
-
Viral Bupati Pati Disebut Naikkan PBB 250 Persen, Tantang 50.000 Pendemo: Saya Tidak Akan Gentar!
-
Apakah Semua Musik Kena Royalti? Simak Penjelasan Lengkapnya
-
Tidak Bayar Royalti Musik? Ini Konsekuensi Hukum yang Harus Diwaspadai
-
Jangan Sampai Kena Denda! Ini Cara Bayar Royalti Musik di Tempat Umum Biar Aman
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Mengundurkan Diri
-
Belatung di Kepala, Oneng Murka Wanita di Bandung Disekap 3 Tahun: Jangan Beri Ampun!
-
'Hanya Saya yang Berani Ngomong!' Cak Imin Sebut PBNU Periode Ini Paling Gagal dan Mundur
-
Buron Sejak 2025, Bos Kresna Life Michael Steven Akhirnya Diringkus di Maroko
-
Arahan Zulhas: Sekolah Elit Tak Perlu MBG, Fokus ke yang Benar-Benar Butuh
-
Akademisi UI Soroti Penangkapan Dokter Tifa, Sebut Ada Sinyal Intimidasi ke Rektor
-
Megawati, Sinta Wahid, hingga Romo Magnis Berkumpul di Menteng, Ada Apa?
-
Viral Ajudan Danrem Lari Tanpa BIB di Jogja Marathon, Korem 072 Sebut Nomor Diduga Terlepas
-
Biar Tak Bolak-balik, Banggar DPR Langsung Getok Persetujuan Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027
-
Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi