Suara.com - Isu penggeledahan kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi sorotan publik.
Peristiwa ini dikabarkan berlangsung pada Kamis (31/7/2025), ketika personel kepolisian dari jajaran Polda Metro Jaya mendatangi kediaman Febrie di Jalan Radio 1, Kebayoran, Jakarta Selatan.
Sebuah sumber Suara.com membenarkan adanya upaya penggeledahan tersebut.
Menurut sumber itu, surat perintah yang dibawa oleh personel kepolisian berisi soal dugaan tindak pidana penganiayaan.
"Dalam surat tersebut tertulis kasus penganiayaan, yang Jampidsus sendiri tidak mengetahui hubungan dengan dirinya," katanya melalui sambungan telepon, Selasa (5/8/2025).
Sumber tersebut meyakini bahwa upaya ini bukan murni soal penganiayaan, melainkan ada kaitannya dengan perkara besar yang sedang ditangani oleh Gedung Bundar.
"Ini kemungkinannya ada kaitannya dengan penanganan perkara yang sedang dilakukan di Pidsus," ungkapnya.
Disebutkan bahwa seorang pria bernama Ferry Yanto Hongkiriwang, yang diduga sebagai makelar kasus, diciduk karena melakukan penganiayaan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Saat keributan, Ferry disebut-sebut menyeret nama Febrie Adriansyah.
Meski demikian, sumber itu membantah narasi lain yang beredar bahwa penggeledahan ini terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan oleh Jampidsus.
Baca Juga: Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Dijaga TNI: Sebut Area Steril, Jurnalis Dilarang Ambil Foto
"Kalau memang seperti yang diberitakan ada obstruction of justice, memang diumpetin di rumahnya? Tidak," ungkapnya.
Menurutnya, Febrie Adriansyah bersikukuh menolak rumahnya digeledah karena merasa tuduhan itu terlalu dibuat-buat.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung secara resmi membantah mentah-mentah adanya peristiwa penggeledahan tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mempertanyakan validitas informasi tersebut.
"Tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas, sampai saat ini tidak ada," tegas Anang.
Terkait keberadaan personel TNI di kediaman Febrie, Anang menjelaskan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang baru dan merupakan bagian dari prosedur standar pengamanan pejabat yang menangani kasus-kasus sensitif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Mengapa Krisis Iklim Disebut Bisa Memperparah Penyebaran Hantavirus?
-
Donald Trump Ancam Hancurkan Siapa Pun yang Dekati Uranium Iran
-
Krisis Iklim Ancam Keselamatan Jemaah Haji, Studi Soroti Risiko Heatstroke
-
KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Terkait Kasus Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR Maidi
-
DPR Apresiasi Bareskrim di Kasus Judi Online Internasional, Minta Jaringan Lain Dibongkar
-
Iran Kirim Proposal Baru ke AS: Tanda Mau Damai atau Strategi Baru?
-
252 Siswa Diduga Keracunan MBG di Pulogebang, Pramono Anung: Sudah Tertangani
-
DPRD DKI Sentil Kantor Pemerintah soal Pilah Sampah: Jangan Cuma Gencar Kampanye
-
Komisi II DPR Tegaskan RUU Pemilu Tetap Jadi Inisiatif Parlemen, Tak Perlu Dialihkan ke Pemerintah
-
Tambora Masuk Daftar RW Kumuh Jakarta, Pramono Akan Siapkan Pembenahan Besar-Besaran