Suara.com - Ketegangan di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, saat Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, terlibat debat panas dengan warga yang menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (5/8/2025).
Aksi ini merupakan buntut dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut-sebut naik hingga 250 persen.
Dalam video yang viral di media sosial, Riyoso terlihat berdebat langsung dengan sejumlah peserta aksi.
Ia memerintahkan petugas Satpol PP untuk menyita donasi air mineral yang sebelumnya diberikan oleh warga untuk mendukung para pendemo. Air mineral tersebut kemudian diangkut ke kantor Satpol PP.
"Kami butuh area ini untuk rangkaian acara Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 Republik Indonesia," kata Riyoso dalam video tersebut.
Namun, para peserta aksi tidak menerima keputusan tersebut dan tetap bersikukuh bertahan. Mereka menilai, tindakan pemerintah semakin menunjukkan kurangnya empati terhadap kesulitan ekonomi masyarakat akibat kenaikan PBB-P2 secara drastis.
Aksi unjuk rasa ini muncul sebagai respons atas penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, yang berdampak pada lonjakan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Pemkab Pati berdalih, penyesuaian ini diperlukan karena selama 14 tahun sejak 2011, tidak ada revisi tarif pajak. Namun, warga menilai kenaikan tersebut terlalu mendadak dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, terutama di wilayah pedesaan.
Rencana aksi lebih besar pun disiapkan oleh masyarakat, yang akan digelar pada 13 Agustus 2025 mendatang. Sejak awal Agustus, warga telah mendirikan posko aksi di depan Kantor Bupati Pati sebagai bentuk kesiapan.
Sejumlah warga yang bersimpati bahkan turut memberikan donasi air mineral, yang kemudian menimbulkan insiden penyitaan oleh Satpol PP atas perintah Riyoso.
Sosok Riyoso
Riyoso, yang saat ini menjabat sebagai Plt Sekda Pati sekaligus Kepala DPUTR Pati (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dilantik pada 2 Juli 2025 menggantikan Jumani.
Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Riyoso dikenal sebagai ASN yang telah lama berkecimpung di pemerintahan Kabupaten Pati. Ia dilantik secara definitif sebagai Kepala DPUTR pada 25 April 2025 oleh Bupati Sudewo.
Namun, bukan kali ini saja namanya jadi sorotan publik. Pada April 2025, Riyoso menjadi perbincangan usai video dirinya tersebar saat melakukan video call dengan seorang wanita tanpa busana.
Berita Terkait
-
Viral Pria Nemplok di Kap Mobil Mewah di Jalanan Jakbar, Teriak Minta Tolong
-
Polda Kalsel Minta Maaf, AKBP Viral Merokok Sambil Nyetir Langsung Diperiksa Propam!
-
Sempat Jadi Pemulung, Fikri Temukan Kehidupan Baru di Sekolah Rakyat
-
Aksi Oknum Polisi Merokok Sambil Nyetir Viral, Ditegur Malah Ngeyel
-
Apakah Wabah Hantavirus Ada di Indonesia? Viral Tewaskan 3 Penumpang Kapal Pesiar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan