Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan PSU kali ini menjadi yang terakhir di provinsi tersebut.
“Jadi harapan besar kami. Harapan besar kami, kalau boleh selesailah kali ini,” ujar Ribka kepada awak media seusai meninjau pelaksanaan PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33, Lapangan SKB depan Auri Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025).
Ribka menjelaskan, Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih melaksanakan PSU. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemungutan suara ini.
“Harapan kami dukungan dari semua masyarakat Papua, supaya bisa kita tuntaskan PSU ini,” ucap Ribka.
Ia menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan dengan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan sebagai fasilitator bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Lebih lanjut, Ribka mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda secara langsung memantau jalannya PSU di Papua. “Hari ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, Bapak Ketua Komisi II DPR RI, terus komitmen memantau, mendukung kita di Papua,” jelas Ribka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan seluruh persiapan dan pelaksanaan PSU telah dilakukan secara maksimal oleh jajaran KPU, termasuk dalam hal distribusi logistik hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Insyaallah semua proses pelaksanaan persiapan dan lain-lain yang menjadi tugas KPU sudah disiapkan semaksimal mungkin,” ujar Afifuddin.
Ia juga menegaskan bahwa logistik untuk seluruh TPS telah sampai tepat waktu, termasuk di wilayah yang memiliki kendala geografis seperti Kabupaten Mamberamo Raya.
Baca Juga: Wisuda 1.305 Mahasiswa IPDN, Mendagri: Bakal Perkuat Sistem Administrasi Pemerintahan Indonesia
“Kami pantau semua TPS yang terjauh sudah sampai tadi pagi terakhir di Mamberamo karena ada sungai yang kering sehingga tidak bisa lewat perahu dan juga di-deliver lewat helikopter,” jelasnya.
Sebagai informasi, peninjauan PSU tidak hanya dihadiri oleh Ketua KPU RI dan Ketua Komisi II DPR RI, tetapi juga oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Agus Fatoni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, serta pihak terkait lainnya.
Selain TPS 33 Sentani, peninjauan juga dilakukan di TPS 06 RT 05/01 VIM, Abepura, Kota Jayapura. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan PSU serta memastikan prosesnya berjalan lancar.***
Berita Terkait
-
Mendagri Tegaskan Komitmen Kemendagri Dukung Penguatan Regulasi Kopdeskel Merah Putih
-
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Komitmen Pendanaan Lingkungan Hidup
-
Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk
-
Lepas Distribusi Logistik PSU, Wamendagri Ribka Haluk Minta Provinsi Papua Jadi Teladan Demokrasi
-
55 Pejabat Kemendagri Dilantik, Sekjen Tekankan Integritas & Loyalitas Terhadap Program Presiden
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Menimbun Pangan atau Naikkan Harga Saat Ramadan? Bisa Dipenjara 5 Tahun Lebih!
-
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump