Suara.com - Manuver politik Presiden Prabowo Subianto kembali memanaskan spekulasi publik. Pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong, memicu narasi liar bahwa Prabowo mulai mengambil jarak dari Joko Widodo (Jokowi).
Anggapan ini didasari logika sederhana: Hasto dan Tom Lembong adalah figur yang kerap berseberangan dengan kubu Jokowi. Memberi mereka "karpet merah" hukum dianggap sebagai sinyal pergeseran loyalitas.
Namun, analis politik senior, M. Qodari, dengan tegas membantah cara pandang tersebut, menyebutnya sebagai logika yang tidak proporsional dan keliru dalam membaca dinamika kenegaraan.
Menurut Qodari, memandang langkah seorang presiden melalui kacamata hubungan pribadi adalah sebuah kesalahan fatal.
Ia menganalogikannya dengan relasi pertemanan biasa yang tidak bisa diterapkan dalam konteks mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia.
"Nah, ini kan cara pandang yang sebetulnya pertama tidak proporsional. bahwa ini adalah persoalan hukum," ujar dia dikutip dari Youtube Cokro TV.
Yang pertama kata Qodari adalah soal prinsip dasar atau proporsionalitas bahwa kita jangan melihat persoalan ini pakai kacamata hubungan pribadi.
"Atau ya seolah-olah kan begini ketika kita berhubungan dengan si A lalu kemudian kita hubungan baik dengan si A, si A hubungannya enggak bagus dengan si B. Lalu kemudian seolah-olah kalau kita hubungan dengan si A, maka si B akan menjauh gitu atau marah kan. Loh, itu kalau urusan pribadi, ini urusan negara!" tegas Qodari.
Pendiri Indo Barometer ini menekankan bahwa tanggung jawab seorang kepala negara mengharuskannya untuk berpikir jauh melampaui sentimen personal.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Mendadak Puji Kebijakan Presiden Prabowo, Netizen: Bismillah CEO BUMN
"Urusan negara itu seringkali mendiktekan atau mendiktumkan suatu cara berpikir yang sangat berbeda dengan hubungan-hubungan atau relasi-relasi pribadi," jelasnya.
Bagi seorang presiden, lanjut Qodari, menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan politik adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Langkah merangkul figur dari kubu yang berbeda bukanlah tanda menjauhi kawan lama, melainkan sebuah strategi untuk membangun fondasi politik yang kokoh demi stabilitas nasional.
"Kalau kacamatanya adalah kacamata kenegaraan, kacamatanya adalah kacamata presiden, kacamatanya adalah kacamata pemimpin politik, kacamatanya kacamata pemimpin pemerintah dan dan kepala negara, maka Anda harus menjaga hubungan baik dengan semua," paparnya.
"Dengan Pak Jokowi, jaga hubungan baik, dengan Ibu Mega jaga hubungan baik, dengan Pak SBY, jaga hubungan baik dengan semuanya menjaga hubungan baik," lanjut dia.
Lantas, mengapa stabilitas politik ini menjadi begitu krusial bagi Prabowo? Qodari menunjuk pada ancaman krisis global yang bisa datang kapan saja.
Tag
Berita Terkait
-
Pandji Pragiwaksono Mendadak Puji Kebijakan Presiden Prabowo, Netizen: Bismillah CEO BUMN
-
Prabowo Pimpin Langsung Sidang Kabinet, Evaluasi 10 Bulan Pemerintahan
-
Relawan Jokowi Kebal Hukum? Terpidana Bebas Berkeliaran, Pakar Desak KPK Turun Tangan
-
Hotman Paris Minta Prabowo Bebaskan 8 Importir Gula usai Tom Lembong, Reaksi Kejagung Mengejutkan
-
Bukan Diusir, Tapi Ini Cara Halus Prabowo 'Singkirkan' Pers saat Sri Mulyani Laporkan APBN 2026
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru