Sektor kebudayaan pun tak luput dari perhatian dengan adanya dana abadi kebudayaan untuk mendukung para aktivis dan melestarikan budaya lokal.
Menanggapi seruan boikot pajak yang sempat menggema di media sosial, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
Ia menjelaskan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang taat akan langsung masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
Adapun praktik penyelewengan, menurutnya, sering kali terjadi akibat kolusi antara wajib pajak nakal dengan oknum aparat yang tidak berintegritas.
"Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk ke kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal,"ucapnya.
Namun dilansir dari akun X @disclaimerrrr yang mengunggah ulang video tersebut, sejumlah warganet justru merasa pernyataan Sri Mulyani itu hanyalah kebohongan.
Sebab, mereka mengaku tak merasakan beberapa fasilitas negara dari hasil pajak yang disebutkan Sri Mulyani tersebut.
"Waktu covid internet di gratiskan katanya. Data dari mana tuh Bu? Selama pandemi baik pake wifi maupun kuota saya tetap bayar. Enggak ada diskon juga. Ibu ini kebanyakan melihat data palsu, kebijakan yg dibuat berdasarkan data palsu akan menghasilkan sesuatu yg juga palsu," kata @RAgy***.
"Membangun/memperluas RS? Tapi masyarakat kalau berobat juga tetep bayar? Kocak. Internet gratis selama Pandemi? Kocak. Mudik pakek jalan tol? Kita lewat jalan tol tu bayar, jalan yang gratis ada, tapi ya rusak, banyak lubang, dll. Kocak," komentar @tejo***.
Baca Juga: Satu Aturan, Dua Jeritan: Kesejahteraan Musisi Vs Beban UMKM dalam Polemik Royalti Musik
"Ratu pajak, jarang nongol, begitu nongol langsung cerita pajak. 80 tahun merdeka tapi semua masih dipajak. Tai," imbuh @muham***.
"Beliau menurut saya, beliau gagal menjadi mentri keuangan, sudah berapa tahun? Belum diganti? Gagal dipakai terus, semua dipajakin, kalau ditanya kemana, BUMN lapor rugi, Kepolisian kurang uang, TNI kurang dana, semua kantor pemerintah kurang semua. Lantas?" ujar @akui***.
Berita Terkait
-
Wajib Pajak Semarang Meradang, Skandal Bapenda Ungkap Bobroknya Tata Kelola Anggaran?
-
Rekomendasi Mobil Bekas 100 hingga 150 Jutaan per Agustus 2025, dari Calya hingga Innova
-
PBB Pati Naik Gila-gilaan, Plt Sekda Riyoso Tawarkan Jalan Keluar: Bisa Ajukan Keringanan
-
Bukan Diusir, Tapi Ini Cara Halus Prabowo 'Singkirkan' Pers saat Sri Mulyani Laporkan APBN 2026
-
Berapa Tarif PBB dan Cara Menghitung Pajaknya? Bupati Pati Mau Naikkan Hingga 250 Persen
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah