Sektor kebudayaan pun tak luput dari perhatian dengan adanya dana abadi kebudayaan untuk mendukung para aktivis dan melestarikan budaya lokal.
Menanggapi seruan boikot pajak yang sempat menggema di media sosial, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
Ia menjelaskan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang taat akan langsung masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
Adapun praktik penyelewengan, menurutnya, sering kali terjadi akibat kolusi antara wajib pajak nakal dengan oknum aparat yang tidak berintegritas.
"Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk ke kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal,"ucapnya.
Namun dilansir dari akun X @disclaimerrrr yang mengunggah ulang video tersebut, sejumlah warganet justru merasa pernyataan Sri Mulyani itu hanyalah kebohongan.
Sebab, mereka mengaku tak merasakan beberapa fasilitas negara dari hasil pajak yang disebutkan Sri Mulyani tersebut.
"Waktu covid internet di gratiskan katanya. Data dari mana tuh Bu? Selama pandemi baik pake wifi maupun kuota saya tetap bayar. Enggak ada diskon juga. Ibu ini kebanyakan melihat data palsu, kebijakan yg dibuat berdasarkan data palsu akan menghasilkan sesuatu yg juga palsu," kata @RAgy***.
"Membangun/memperluas RS? Tapi masyarakat kalau berobat juga tetep bayar? Kocak. Internet gratis selama Pandemi? Kocak. Mudik pakek jalan tol? Kita lewat jalan tol tu bayar, jalan yang gratis ada, tapi ya rusak, banyak lubang, dll. Kocak," komentar @tejo***.
Baca Juga: Satu Aturan, Dua Jeritan: Kesejahteraan Musisi Vs Beban UMKM dalam Polemik Royalti Musik
"Ratu pajak, jarang nongol, begitu nongol langsung cerita pajak. 80 tahun merdeka tapi semua masih dipajak. Tai," imbuh @muham***.
"Beliau menurut saya, beliau gagal menjadi mentri keuangan, sudah berapa tahun? Belum diganti? Gagal dipakai terus, semua dipajakin, kalau ditanya kemana, BUMN lapor rugi, Kepolisian kurang uang, TNI kurang dana, semua kantor pemerintah kurang semua. Lantas?" ujar @akui***.
Berita Terkait
-
Wajib Pajak Semarang Meradang, Skandal Bapenda Ungkap Bobroknya Tata Kelola Anggaran?
-
Rekomendasi Mobil Bekas 100 hingga 150 Jutaan per Agustus 2025, dari Calya hingga Innova
-
PBB Pati Naik Gila-gilaan, Plt Sekda Riyoso Tawarkan Jalan Keluar: Bisa Ajukan Keringanan
-
Bukan Diusir, Tapi Ini Cara Halus Prabowo 'Singkirkan' Pers saat Sri Mulyani Laporkan APBN 2026
-
Berapa Tarif PBB dan Cara Menghitung Pajaknya? Bupati Pati Mau Naikkan Hingga 250 Persen
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah