Sektor kebudayaan pun tak luput dari perhatian dengan adanya dana abadi kebudayaan untuk mendukung para aktivis dan melestarikan budaya lokal.
Menanggapi seruan boikot pajak yang sempat menggema di media sosial, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
Ia menjelaskan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang taat akan langsung masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
Adapun praktik penyelewengan, menurutnya, sering kali terjadi akibat kolusi antara wajib pajak nakal dengan oknum aparat yang tidak berintegritas.
"Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk ke kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal,"ucapnya.
Namun dilansir dari akun X @disclaimerrrr yang mengunggah ulang video tersebut, sejumlah warganet justru merasa pernyataan Sri Mulyani itu hanyalah kebohongan.
Sebab, mereka mengaku tak merasakan beberapa fasilitas negara dari hasil pajak yang disebutkan Sri Mulyani tersebut.
"Waktu covid internet di gratiskan katanya. Data dari mana tuh Bu? Selama pandemi baik pake wifi maupun kuota saya tetap bayar. Enggak ada diskon juga. Ibu ini kebanyakan melihat data palsu, kebijakan yg dibuat berdasarkan data palsu akan menghasilkan sesuatu yg juga palsu," kata @RAgy***.
"Membangun/memperluas RS? Tapi masyarakat kalau berobat juga tetep bayar? Kocak. Internet gratis selama Pandemi? Kocak. Mudik pakek jalan tol? Kita lewat jalan tol tu bayar, jalan yang gratis ada, tapi ya rusak, banyak lubang, dll. Kocak," komentar @tejo***.
Baca Juga: Satu Aturan, Dua Jeritan: Kesejahteraan Musisi Vs Beban UMKM dalam Polemik Royalti Musik
"Ratu pajak, jarang nongol, begitu nongol langsung cerita pajak. 80 tahun merdeka tapi semua masih dipajak. Tai," imbuh @muham***.
"Beliau menurut saya, beliau gagal menjadi mentri keuangan, sudah berapa tahun? Belum diganti? Gagal dipakai terus, semua dipajakin, kalau ditanya kemana, BUMN lapor rugi, Kepolisian kurang uang, TNI kurang dana, semua kantor pemerintah kurang semua. Lantas?" ujar @akui***.
Berita Terkait
-
Wajib Pajak Semarang Meradang, Skandal Bapenda Ungkap Bobroknya Tata Kelola Anggaran?
-
Rekomendasi Mobil Bekas 100 hingga 150 Jutaan per Agustus 2025, dari Calya hingga Innova
-
PBB Pati Naik Gila-gilaan, Plt Sekda Riyoso Tawarkan Jalan Keluar: Bisa Ajukan Keringanan
-
Bukan Diusir, Tapi Ini Cara Halus Prabowo 'Singkirkan' Pers saat Sri Mulyani Laporkan APBN 2026
-
Berapa Tarif PBB dan Cara Menghitung Pajaknya? Bupati Pati Mau Naikkan Hingga 250 Persen
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan