News / Nasional
Jum'at, 08 Agustus 2025 | 15:53 WIB
Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyoroti sikap politik PDIP yang menjadi penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto. [Suara.com/Bagaskara]

"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Megawati bersama Prabowo Subianto. Beberapa waktu lalu, PDIP menegaskan sikap menjadi penyeimbang bagi Pemerintahan Presiden Prabowo. (Ist)

Andreas menjelaskan, sebagai penyeimbang, PDIP akan mendukung program pemerintah yang prorakyat sekaligus melontarkan kritik membangun.

Ia berpendapat, kritik dan masukan dari luar justru dibutuhkan presiden sebagai "second opinion" untuk memantau efektivitas program.

"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," katanya.

"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan."

Sikap politik ini, lanjut Andreas, merepresentasikan suara publik yang beragam dan memastikan fungsi check and balance dalam proses pemerintahan tetap berjalan secara leluasa dan efektif.

Load More