Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, kembali jadi sorotan publik usai pernyataannya soal kemungkinan gaji guru tidak sepenuhnya ditanggung negara.
Ucapan tersebut menuai kritik tajam, termasuk dari pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir.
Lewat unggahan di akun X pribadinya, @sociotalker, pada Jumat (8/9/2025), Sulfikar blak-blakan menyindir Sri Mulyani dengan menyebutnya "Ratu Neolib".
"The neoliberal queen finally reveals her true face," tulis Sulfikar, menyertakan tangkapan layar berita berjudul "Gaji Guru & Dosen Kecil, Sri Mulyani: Semua Harus Ditanggung Negara?" yang dimuat media arus utama.
Sindiran itu langsung menjadi bahan perbincangan netizen. Banyak yang menanggapi dengan nada satir dan mengkritik keras wacana pembiayaan gaji guru lewat partisipasi masyarakat.
"Ya udah sampean ga usah digaji aja sekalian," tulis salah satu warganet.
"Dia digaji negara, tunjangan bermiliar-miliar dari negara tapi dia nanya 'Semua harus dari uang negara?' Sungguh terlalu!!" timpal yang lain.
Kekhawatiran pun muncul bahwa profesi guru akan semakin sepi peminat jika negara tidak lagi menanggung gajinya.
Awal Mula Pernyataan Sri Mulyani
Pernyataan kontroversial ini disampaikan Sri Mulyani saat berpidato dalam Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Ia menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen, serta menyebut hal itu sebagai tantangan keuangan negara.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat?" ujarnya.
Apa Itu Ratu Neolib?
Istilah neolib atau neoliberalisme merujuk pada pandangan ekonomi-politik yang menekankan pasar bebas, privatisasi, deregulasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Paham ini mulai dikenal pada 1930-an di Jerman sebagai upaya memperbaiki kelemahan liberalisme klasik.
Dalam praktiknya, neoliberalisme kerap dikritik karena dianggap meminggirkan peran negara, seperti yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an.
Julukan Ratu Neolib kepada Sri Mulyani dimaknai sebagian pihak sebagai simbol kebijakan yang cenderung mendorong mekanisme pasar dan partisipasi swasta dalam layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
Tag
Berita Terkait
-
Purbaya Terima Aduan 46 Ribu Masalah Ditjen Pajak dan Bea Cukai
-
Cerita Purbaya Ditekan Investor Asing Gegara Ragukan Kondisi Ekonomi RI
-
Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya
-
Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR
-
Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Proyek PLTSa Makassar Terhambat Sejak 2022
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Kasus Lupus di Jakarta Terus Naik, DKI Fokus Skrining Perempuan Usia 18 Tahun
-
Waka Komisi X DPR Desak Hapus Kastanisasi Guru, Minta Seluruh Honorer Diangkat Jadi PNS
-
Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal
-
Ruang Publik Masih Sulit Diakses Sebagian Warga, Peneliti Dorong Kota Lebih Inklusif
-
Kemendagri Gandeng KPK dan Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Antikorupsi
-
Sok Jago Hadang Ambulans di Depok, Pria Ini Langsung Ciut Saat Diciduk Polisi
-
Donald Trump Kesal Mahalnya Tiket Piala Dunia 2026: Saya Nggak Mau Beli
-
Langsung Kena Kritik, CFD Rasuna Said Bakal Diberlakukan dengan Penyesuaian Jam
-
Krisis Energi Global Mulai Hantam Industri AMDK, Apa Dampaknya Bagi Konsumen?
-
Sampah Pasar Bisa Jadi Pupuk Cuma 2 Jam, Jakarta Uji Teknologi Baru di Kramat Jati